Headline
Presiden Prabowo berupaya melindungi nasib pekerja.
Laporan itu merupakan indikasi lemahnya budaya ilmiah unggul pada kalangan dosen di perguruan tinggi Indonesia.
PENELITI politik Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menilai pernyataan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri yang meminta jatah kursi menteri terbanyak dalam kabinet 2019-2024 akan menyulitkan Presiden Joko Widodo.
"Kalau permintaannya terlalu besar itu akan merepotkan presiden karena harus menegosiasikan soal permintaan yang besar ini kepada partai-partai koalisi lain," kata Arya saat ditemui usai diskusi media di Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, hari ini.
Terdapat beberapa poin yang menurutnya cukup berat bagi Presiden Joko Widodo dalam menyusun kabinetnya. Ia berpendapat bahwa permintaan Megawati atas delapan kursi menteri, ia nilai terlalu banyak.
"Saya kira dari sisi nominal itu terlalu besar, sulit dipenuhi presiden. Mungkin angka yang paling moderat, itu di angka enam. Itu sudah paling besar," ujar Arya.
Baca juga: Megawati Emoh Kalau PDIP Hanya Dapat 4 Menteri
Nominal tersebut, lanjut dia, apabila dikabulkan, juga dapat membuat Jokowi untuk mengorbankan janjinya dalam membentuk kabinet dari kelompok profesional. Selain itu, ia menilai juga akan mengganggu keseimbangan dalam internal koalisi partai pendukung.
"Karena permintaannya terlalu besar, itu akan mengganggu keseimbangan di internal koalisi partai pendukungnya. Bagaimana pun, selisih antara PDIP, Golkar, Nasedem dan beberapa partai lain kan juga tidak terlalu besar, hanya kurang lebih sekitar 5 sampai 6 persen," kata Arya pula.
Ia menilai PDIP ingin menunjukan kepada publik bahwa partai tersebut memiliki manuver politik di atas partai-partai lain. Sehingga, ia menilai Jokowi harus memberikan sinyal kepada PDIP dan publik bahwa ia memiliki kendali penuh terhadap pembentukan kabinet.
"Saya kira presiden harus memberikan sinyal kepada partai soal bagaimana agenda presiden dalam pembentukan kabinet ke depan," kata Arya.
"Presiden harus menunjukan kepada publik bahwa presiden punya otoritas dan memegang kendali penuh dalam pembentukan kabinet," tutupnya.(OL-4)
Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP Mardiono mengungkapkan suasana pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan enam ketua umum (ketum) partai koalisi pemerintah dipenuhi canda tawa.
Kabar mengenai pertemuan antara Presiden Jokowi dan para ketua umum partai koalisi pemerintahan dibenarkan Waketum PAN Viva Yoga Mauladi. Pertemuan digelar di Istana Merdeka, Selasa ini.
Dia menekankan pilihan NasDem terhadap Anies Baswedan merupakan kemerdekaan sikap dan pilihan yang tidak ada hubungannya dengan koalisi pemerintahan.
Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyindir warna biru sebagai penyebab kekalahan Timnas Kroasia melawan Argentina.
Adi menekankan selama mendukung Jokowi, NasDem selalu menujukan loyalitasnya. NasDem tidak pernah melayangkan protes atau mengkonfrontasi kebijakan Jokowi.
Sejauh ini, dia menilai pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin menunjukkan adanya peningkatan keberhasilan dari waktu ke waktu meskipun masih ada beberapa hal yang perlu perbaikan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved