Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
PANITIA seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (pansel capim KPK) periode 2019-2023 berencana untuk menyerahkan 10 nama capim kepada Presiden Joko Widodo pada 2 September 2019.
"Tanggal 2 (September 2019) kita ke Presiden seperti yang kita sudah rencanakan sejak awal," kata Ketua Pansel Capim KPK Yenti Ganarsih di gedung Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Jakarta, Jumat (9/8).
Baca juga: Hari Ini, MK Putus 55 Sengketa Pileg 2019
Yenti menyampaikan hal tersebut seusai membuka ujian profile assestment yang berlangsung pada 8-9 Agustus 2019 di gedung Lemhanas Jakarta dan diikuti 40 orang capim KPK.
"Bagi kami pansel, profile assesment ini adalah bagaimana mendapatkan kondisi psikologi dan manajerial misalnya bagaimana dia me-manage lalu ada leadership, independency, akuntabilitas, integritas, decision making," ungkap Yenti.
Profile assesment tersebut merupakan kelanjutan tes psikologi yang dilakukan pada 28 Juli 2019 terhadap 104 capim, namun berdasarkan hasil yang diumumkan oleh pansel pada 5 Agustus 2019, hanya ada 40 kandidat yang lolos seleksi dan dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya.
"Kemudian (tes psikologi) kemarin ada mengenai kesehatan jiwa, jadi hari ini apa yang kemarin tertulis ada yang disimulasikan, dipaparkan. Kita pansel walau bukan psikolog, tapi hal itu terbayang dan pernah dilakukan pada pansel-pansel yang lalu," tambah Yanti.
Hasil dari profile assestment ini akan keluar pada 22 Agustus 2019.
"Insya Allah selesai tanggal 22 Agustus 2019. Sore atau malam itu juga kita rapatkan di situ dan Insya Allah pada 23 Agustus walau malam kita umumkan, semoga, karena belum bisa dipastikan karena tidak terlepas dari hasil ini," ungkap Yenti.
Setelah ini, para kandidat yang lolos akan melakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto pada 26 Agustus 2019.
"Kita sudah pesan ke RSPAD tanggal 26 Agustus untuk yang lulus melakukan tes kesehatan. Kemudian 27-30 Agustus kita wawancara dan yaitu uji atau diskusi publik. Mudah-mudahan pada 31 Agustus hingga 1 September kita rapat dan selesai," jelas Yenti.
Maka pada 2 September 2019, Pansel Capim KPK akan menyerahkan 10 orang nama capim KPK sesuai dengan ketentuan UU 30 tahun 2002 tentang KPK yang mengatur bahwa pansel menyerahkan dua kali dari jumlah komisioner KPK.
Baca juga: Kena OTT KPK, PDIP Siapkan Surat Pemecatan Nyoman Dhamantra
"Sampai tahap ini menurut saya, kami sudah mendapat angka yang terbaik dari yang ada jadi. Jadi semoga tidak kurang dari 10 orang yang diserahkan, jadi 2 kali yang dibutuhkan dan seperti pada pansel yang lalu kami sudah ambil dua untuk pencegahan, dua untuk bidang-bidang dari setiap komponen (di KPK) tapi kan kita berharap yang terbaik lah sama DPR," kata anggota pansel Harkristuti Harkrisnowo.
Dari 40 orang yang mengikuti profile assesmen, latar belakangnya adalah akademisi/dosen 7 orang, advokat/konsultan hukum 2 orang, jaksa 3 orang, pensiunan jaksa: 1 orang, hakim 1 orang, anggota Polri 6 orang, auditor 4 orang, komisi kejaksaan/komisi kepolisian nasional 1 orang, komisioner/pegawai KPK 5 orang, PNS 4 orang, pensiunan PNS 1 orang dan lain-lain 5 orang. (Ant/OL-6)
Menurut dia, langkah itu untuk membantu Dewan Pengawas (Dewas) terhindar dari anggapan tertentu. Misalnya, dianggap melindungi terduga pelanggar etik.
Yusril menjelaskan, Prabowo tidak mengintervensi nama-nama capim KPK yang sudah diberikan Presiden RI Ketujuh Joko Widodo (Jokowi) ke DPR
Feri berharap Presiden Prabowo dapat menyeleksi capim KPK atas dasar kebutuhan pemberantasan korupsi bukan untuk mengakomodir kepentingan tertentu.
Proses seleksi pansel untuk melahirkan capim dan dewas KPK adalah hal yang sangat krusial dan penting bagi penegakan tindak pidana korupsi ke depan.
DPR belum mengagendakan pembahasan soal calon presiden (capim) dan calon Dewan Pengawas (cadewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Yusril Ihza Mahendra mengatakan akan mengkaji status hukum panitia seleksi (Pansel) calon pimpinan (capim) dan dewan pengawas (dewas) KPK yang dibentuk era Presiden Joko Widodo.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved