Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Jakara. Kali ini, Lembaga Antirasuah menangkap lima orang, salah satunya direksi PT Angkasa Pura II.
"Iya benar (menggelar OTT), diduga telah terjadi penyerahan uang untuk salah satu Direksi di PT. Angkasa Pura II terkait dengan proyek yang dikerjakan oleh PT INTI," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dikutip dari Medcom.id, Jakarta, Kamis (1/8).
Basaria mengatakan dalam operasi senyap ini timnya mengamankan lima orang di Jakarta Selatan. Lembaga Antirasuah menemukan bukti-bukti awal praktik rasuah yang dilakukan direksi PT Angkasa Pura II dan empat orang lainnya.
Baca juga : KPK: Ada 4 Tersangka Baru Kasus KTP-E
"Tim KPK telah mengamankan 5 orang dari unsur Direksi PT. AP II, pihak dari PT INTI dan pegawai masing-masing BUMN yang terkait," kata Basaria.
Dalam OTT ini, ditemukan sejumlah uang dalam bentuk mata uang dollar Singapura setara Rp1 miliar sebagai barang bukti.
Menurut Basaria, mereka yang dicokok telah berada di kantor KPK untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
"Sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku, maka KPK akan memaksimalkan waktu 24 jam ini sebelum menentukan status hukum perkara dan pihak-pihak yang diamankan tersebut,"ujarnya.
Menurut Basaria, informasi lengkap akan disampaikan KPK dalam konferensi pers di Gedung KPK. Lembaga Antirasuah memilikii waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang dicokok.
"Informasi lebih lengkap akan disampaikan besok melalui konferensi pers secara resmi di KPK," pungkas Basaria. (Medcom.id/OL-7)
BADAN Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara mulai meninjau ulang atau audit kondisi perusahaan-perusahaan BUMN milik negara.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
Program Mudik Gratis Pelindo 2026 resmi dibuka! Simak cara daftar online di mudikpelindo.id, syarat dokumen, jadwal keberangkatan, hingga rute kota tujuan.
BPKH menilai revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji menjadi momentum strategis bagi lembaga tersebut untuk memperkuat tata kelola dan fleksibilitas investasi serta penguatan peran anak usaha.
PTPN IV PalmCo memperkuat mitigasi Karhutla 2026 melalui kolaborasi dengan TNI-Polri dan pemantauan digital berbasis AI ARFINA.
Dugaan pemerasan berkedok wartawan menyerang BUMN dan perusahaan swasta dengan tuduhan laporan keuangan fiktif. Modus ancaman dan intimidasi terungkap.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved