Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan mengungkapkan, pihaknya melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Kudus. Bupati Kudus M Tamzil ikut terjaring dalam OTT tersebut.
"KPK mengamankan total 9 orang sampai saat ini. Mereka terdiri dari unsur Kepala Daerah, Staf dan ajudan Bupati, serta calon Kepala Dinas setempat. Dugaan pemberian suap ini terkait dengan pengisian jabatan di Kabupaten Kudus," jelas Basaria saat dikonfirmasi, Jumat (26/7).
Giat tangkap tangan itu, kata Basaria berawal dari adanya laporan masyarakat soal adanya transaksi. Dari laporan itu tim KPK segera melakukan kroscek dan bertindak cepat.
Baca juga: KPK Tangkap Kepala Daerah di Kepri
Dalam OTT itu turut diamankan uang yang diduga berkaitan dalam dugaan suap tersebut. "Ada uang yang sudah diamankan oleh Tim KPK, yang masih dihitung. Kami menduga terjadi sejumlah pemberian terkait pengisian jabatan ini," jelas Basaria.
Sembilan orang yang diamankan oleh tim KPK saat ini sedang diperiksa dan dimintai keterangannya di kantor kepolisian setempat.
"Pemeriksaan intensif sedang dilakukan. Sesuai dengan mekanisme dan hukum acara yang berlaku, maka KPK diberikan waktu 24 jam untuk menentukan status perkara dan status hukum pihak-pihak yang diamankan, apakah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai tersangka ataupun saksi," tutur Basaria.
Ia mengatakan, keabsahan tersangka dalam kasus ini akan disampaikan lebih detail dalam konferensi pers besok. "Informasi lebih lengkap akan disampaikan besok di Kantor KPK melalui konferensi pers," pungkasnya. (OL-4)
Mendagri Tito juga mengingatkan agar daerah tidak menghambat investasi kecil dengan pungutan tidak perlu.
OTT yang kembali dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah kepala daerah dinilai mencerminkan persoalan struktural dalam sistem pemerintahan daerah.
Bupati Pati Sudewo terjaring OTT KPK hari ini. Simak fakta-fakta lengkap, rekam jejak kasus sebelumnya, kekayaan, hingga kontroversi kebijakan yang pernah memicu protes warga.
Pengalihan kewenangan memilih kepala daerah ke DPRD dinilai akan menggeser sumber legitimasi kekuasaan dari rakyat ke elite politik.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dinilai bisa tersingkir.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved