Headline
Reformasi di sisi penerimaan negara tetap dilakukan
Operasi yang tertunda karena kendala biaya membuat kerusakan katup jantung Windy semakin parah
WAKIL Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan mengungkapkan, pihaknya melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Kudus. Bupati Kudus M Tamzil ikut terjaring dalam OTT tersebut.
"KPK mengamankan total 9 orang sampai saat ini. Mereka terdiri dari unsur Kepala Daerah, Staf dan ajudan Bupati, serta calon Kepala Dinas setempat. Dugaan pemberian suap ini terkait dengan pengisian jabatan di Kabupaten Kudus," jelas Basaria saat dikonfirmasi, Jumat (26/7).
Giat tangkap tangan itu, kata Basaria berawal dari adanya laporan masyarakat soal adanya transaksi. Dari laporan itu tim KPK segera melakukan kroscek dan bertindak cepat.
Baca juga: KPK Tangkap Kepala Daerah di Kepri
Dalam OTT itu turut diamankan uang yang diduga berkaitan dalam dugaan suap tersebut. "Ada uang yang sudah diamankan oleh Tim KPK, yang masih dihitung. Kami menduga terjadi sejumlah pemberian terkait pengisian jabatan ini," jelas Basaria.
Sembilan orang yang diamankan oleh tim KPK saat ini sedang diperiksa dan dimintai keterangannya di kantor kepolisian setempat.
"Pemeriksaan intensif sedang dilakukan. Sesuai dengan mekanisme dan hukum acara yang berlaku, maka KPK diberikan waktu 24 jam untuk menentukan status perkara dan status hukum pihak-pihak yang diamankan, apakah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai tersangka ataupun saksi," tutur Basaria.
Ia mengatakan, keabsahan tersangka dalam kasus ini akan disampaikan lebih detail dalam konferensi pers besok. "Informasi lebih lengkap akan disampaikan besok di Kantor KPK melalui konferensi pers," pungkasnya. (OL-4)
ASISTEN pribadi (Aspri) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud, menjadi sorotan publik usai diduga mengintimidasi wartawan saat sesi wawancara doorstop, Senin (21/7)
Usulan ini akan disampaikan saat pembahasan revisi UU Pemilu setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dengan lokal.
. Sekolah tahap pertama ini merupakan sekolah rintisan yang menggunakan gedung atau bangunan milik Kementerian Sosial.
pemilu nasional dan lokal dipisah, , siapa yang bakal memimpin daerah setelah masa jabatan kepala daerah Pilkada 2024 berakhir?
EDITORIAL Media Indonesia (14/6/2025) berjudul ‘Bertransaksi dengan Keadilan’ menyodorkan perspektif kritis di balik rencana penaikan gaji hakim oleh negara.
Mendagri mengaku mendapatkan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto agar menghidupkan industri hospitality.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved