Fenomena Hijrah: Pemerintah Jangan Salah Langkah

DEKLARATOR Jaringan Intelektual berkemajuan dan sekaligus Sekretaris Pengurus Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah David Krisna Alka menilai bahwa fenomena hijrah cukup plural. Fenomena hijrah yang marak belakangan memang lebih banyak menyasar kelas menengah perkotaan. Hal ini tak lepas dari jumlah masyarakat kelas menengah yang mendominasi penduduk Indonesia.

Selain itu David menjelaskan, ada dua varian kelompok masyarakat yang menganggap dirinya hijrah saat ini. Varian pertama yakni hijrah yang dilatarbelakangi dan bermotif kosmopolitan atau gaya hidup urban. Kemudian yang kedua adalah hijrah yang dilatari dan bermotif ideologi transnasional.

Hal itu disampaikannya dalam diskusi Tren Gaya Hidup Hijrah: Peluang atau Ancaman Bagi NKRI di Hotel Ibis Tamarin, Jalan KH Wahid Hasyim, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (25/7). Hadir pula dalam diskusi ini yakni Deputi V Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodhawardani, pengamat terorisme dan radikalisme Ridlwan Habib, dan Managing Director Paramadina Public Policy Institute, Amhad Khoirul Umam.

Menurut David, varian kelompok masyarakat yang menganggap dirinya hijrah saat ini adalah hijrah yang dilatarbelakangi dan bermotif kosmopolitan atau gaya hidup urban.
Hijrah jenis ini tidak mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tren ini, lanjut David, hanya sebuah respons atas modernitas dalam gaya hidup, yang menurut pelakunya tidak sesuai dengan nilai-nilai keislaman dan juga tidak mencerminkan budaya timur.

Sedangkan fenomena hijrah yang cukup plural adalah tren hijrah yang dilatari dan bermotif ideologi transnasional. Varian hijrah ini dinilai dapat mengancam NKRI. Karena hijrah ini sudah sampai mengarah ke titik ideologis.

Menurut David, kondisi di lapangan saat ini menunjukkan bahwa bukan hanya varian terkait gaya hidup saja yang rentan akan perubahan menuju ideologi. Bahkan, orang yang tadinya berprinsip sekuler-modern juga rentan terpapar ideologi. Persoalannya, ketika terjadi transformasi dari lifestyle ke ideologis, berarti ada keterlambatan negara untuk hadir mengatasi masalah tersebut.

"Perlu dilakukan riset sosio-antro-politis untuk memetakan fenomena hijrah secara lebih komprehensif, akurat, dan presisi. Tujuannya adalah agar pendekatan dalam menghadapi masyarakat yang melakukan tindakan hijrah berada pada kondisi yang tepat dan terarah" tegas David.

baca juga: KPK Terus Dalami Kasus Garuda

David menjelaskan, jika negara salah dalam memahami dan mengatasi fenomena tren hijrah, maka akan memicu resistensi terhadap kehadiran negara, bahkan bisa sampai pada titik anti NKRI. Terkait hal ini, dia menegaskan, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sesungguhnya harus menjadi tulang punggung hijrah dalam nafas keindonesiaan yang berkemajuan. (OL-3)