Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
Presiden Joko Widodo menyambut kedatangan Putra Mahkota Abu Dhabi atau Wakil Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Uni Emirat Arab, Pangeran Sheikh Mohamed bin Zayed al Nahyan di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten. Sebelum ke Istana Bogor, Jokowi mengajak Zayed melihat kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Rabu (24/7).
Presiden Jokowi ingin menunjukkan pesatnya pembangunan di Indonesia karena kunjungan kenegaraan Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan atau ayah dari Sheikh Mohamed bin Zayed al Nahyan dilakukan pada 29 tahun yang lalu atau pada 1990.
“Presiden ingin menunjukkan pesatnya pembangunan di Indonesia dengan melewati kawasan yang menjadi ikon Ibu kota Indonesia, yaitu Bundaran HI, karena di sini (Bundaran HI) terdapat juga MRT (moda raya terpadu),” kata Deputi Protokol, Pers dan Media Bey Machmudin, Rabu (24/7).
Setelah melihat kawasan Bundaran HI, Jokowi dan Zayed langsunh ke Istana Bogor. Di sana dilakukan upacara penyambutan kenegaraan, dilanjutkan dengan sesi foto bersama, penandatanganan buku tamu, penanaman pohon, tete-a-tete, pertemuan bilateral, dan penandatanganan kerja sama.(OL-09)
Akademisi Rocky Gerung mendatangi Polda Metro Jaya untuk memberikan keterangan sebagai ahli yang dihadirkan pihak Roy Suryo dalam perkara dugaan ijazah palsu Jokowi.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
POLEMIK ijazah Jokowi yang terus berlarut dinilai tidak lagi menyentuh kepentingan publik dan cenderung bergeser menjadi isu politik yang diproduksi berulang.
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Profil lengkap Jenderal Gatot Nurmantyo. Simak rekam jejak karier Panglima TNI ke-16, pemikiran Proxy War, hingga peran di gerakan KAMI.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved