Zona Integritas Kejaksaan Percepat Reformasi Birokrasi

BIROKRASI memegang peranan penting dalam menjalankan berbagai kebijakan pemerintah. Birokrasi pun harus didesain secara efektif dan efisien agar tetap optimal dalam menjalankan fungsinya seperti memfasilitasi beragam kepentingan masyarakat.

Penegasan itu disampaikan Wakil Jaksa Agung, Arminsyah, di sela-sela acara launching wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) di Kompleks Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, Jakarta, kemarin.

Menurutnya, tingginya tuntutan dan ekspektasi masyarakat untuk mewujudkan birokrasi yang transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik penyimpangan dan korupsi, menjadikan reformasi birokrasi sebagai agenda mutlak yang harus dilakukan segenap instansi pemerintah. "Sebagai perubahan sistemis dan multidimensi bagi terciptanya perubahan yang tidak saja mencakup struktur dan proses kerja, tetapi juga pola pikir, budaya, dan perilaku, maka yang terpenting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi ialah tertanamnya kesadaran akan kewajiban," ujarnya.

Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus itu menambahkan, upaya menanamkan kesadaran terhadap kewajiban dilakukan agar para jaksa dapat terus-menerus menjaga, memastikan, dan menyajikan tugas sebagai seorang pelayan, abdi negara yang menjalankan amanah. "Bukan justru sebaliknya, berlaku sebagai tuan yang kerap meminta pelayanan."

Ia mengemukakan, pelaksanaan atas komitmen zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan WBBM merupakan bagian dari upaya mempercepat terciptanya reformasi birokrasi. Kegiatan itu jangan pula dipandang sebatas seremonial belaka, tetapi harus dijadikan sebagai ajang yang memiliki makna penting dan strategis.

Sebelumnya, Jaksa Agung HM Prasetyo mengingatkan untuk meneguhkan komitmen dalam mendukung dan melakukan pengawalan maupun pengamanan terhadap seluruh program pembangunan. Program pembangunan itu harus dipastikan berjalan baik, lancar, dan tepat sasaran sehingga manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat.

"Ini menjadi tugas semuanya, tidak hanya pemerintah, tetapi juga segenap warga masyarakat dan komponen bangsa, terlebih lagi Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum," ujar Prasetyo.

Prasetyo menekankan jajarannya agar memperhatikan hal penting dalam melakukan pengamanan program pembangunan. Pertama, konsistensi untuk meningkatkan kompetensi, sikap proaktif, mendorong optimalisasi dan produktivitas dalam kaitan tugas pokok, fungsi, serta tanggung jawab yang diemban.

Kedua, jaksa penting membangun jati diri sebagai aparat penegak hukum dengan pola pikir terbuka, progresif, visioner, dan menyesuaikan diri dengan setiap dinamika perkembangan. (Gol/P-1)