Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
WAKIL Presiden Jusuf Kalla (JK) menutup rangkaian sekolah legislatif Partai NasDem 2019. Dalam pidatonya, JK berpesan agar para anggota legislatif terpilih dari Partai NasDem mampu berinovasi dan memahami tantangan serta persaingan yang saat ini sedang dihadapi bangsa khususnya dalam bidang kemajuan teknologi dan ekonomi.
"Kita paham bahwa sekarang adalah era persaingan yang bisa dimenangkan dengan teknologi dan pertumbuhan ekonomi yang baik. Itu semua memerlukan sistem nasional pemerintahan kita yang seimbang," jelas JK di Kampus Akadaemi Bela Negara (ABN) NasDem, Kalibata, Jakarta, Jumat (19/7).
JK memahami, NasDem merupakan salah satu partai pendukung pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Namun, JK mengingatkan kepada para anggota legislatif partai NasDem yang sudah terpilih agar mampu menjaga peran antara legislatif dan eksekutif agar tetap berimbang.
"Meski di sini di didik untuk maju, tapi bagaimana mengkritik pemerintah itu juga masih bagian dari kita untuk memajukan bangsa dengan seimbang," tuturnya.
JK mengingatkan, tanpa adanya kritik yang membangun permeintah bisa bermasalah. Pemerintahan tidak akan berjalan secara sempurna jika pembagian anggaran yang dilakukan oleh pihak legislatif tidak berimbang.
Baca juga : Tangkal Radikalisme, Wakil Rakyat Harus Berwawasan Kebangsaan
Ketidakadilan diungkapkan oleh JK berpeluang menciptakan konflik.
"Kita sudah 74 tahun merdeka, dan sering ada konflik yang muncul. Salah satunya karena ada ketidakadilan. Di sini lah tugas kita semua bagaimana membuat kemajuan dengan adil," ungkapnya.
JK melanjutkan, keadilan perlu diimbangi dengan kemakmuran ekonomi di dalam negeri. Menurutnya, setiap anggota legislatif memiliki peran penting sebagai pengawas untuk memastikan hal itu dapat terwujud dalam pemerintahan Jokowi periode kedua nanti.
"Tanpa pengawasan pemerintah bisa salah arah. Walau NasDem jadi bagian pemerintah tapi pengawaann harus dijalankan secara proporsional dalam bentuk perbaikan," ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, JK juga memberikan ucapan selamat kepada Partai NasDem karena termasuk salah satu partai dengan peningkatan tingkat elektabilitas yang tinggi.
Elektabilitas tersebut dikatakan oleh JK didapatkan NasDem dari sumbangan-sumbangan pikiran dari para anggota legislatif NasDem yang sudah lebih dulu duduk di dalam pemerintahan.
"Artinya bangsa ini mengetahui mana yang perlu didukung dan mana yang tidak. Di periode sebelumnya NasDem telah memberi sumbangan pikiran dan solusi. Tanpa itu tentu elektabilitas NasDem tidak bisa seperti sekarang ini," ungkapnya.
Terakhir, JK juga berpesan agar NasDem bisa solid mendukung pemerintah Jokowi-Ma'ruf nanti. Disamping memberikan kritik yang membangun, sebagai koalisi wajib bagi NasDem untuk memberikan dukungan dan membantu mewujudkan visi-misi yang telah direncanakan oleh Preisden Jokowi bersama Ma'ruf.
"tanpa dukungan itu, pemerintah juga akan sulit menjalankan pemerintahan bersama-sama," ungkapnya. (OL-7)
Ketiga mahasiswa tersebut kini tidak dilakukan penahanan. Mereka sudah berkumpul kembali dengan mahasiswa lainnya,
Sebagian besar laporan yang masuk ke Lapor Mas Wapres disampaikan melalui kanal WhatsApp hingga 72,05%.
WAKIL Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menggelar kunjungan kerja selama dua hari di Ibu Kota Nusantara (IKN), 28 hingga 29 Mei 2025.
Apa sebenarnya motif Ade Armando menyatakan Gibran adalah wapres terbaik yang dimiliki Indonesia? Tes ombakkah? Atau, jangan-jangan ada tujuan politik tertentu.
Baznas mendanai sejumlah aspek teknis proyek, termasuk infrastruktur sosial dan insentif tenaga kerja lokal.
Gubernur mengatakan produksi padi Jawa Timur telah dilakukan proses serap oleh Bulog Kanwil Jawa Timur.
Selama 6 tahun berturut-turut Indonesia juga dinobatkan sebagai negara paling dermawan di dunia. Data Baznas menyatakan, 62% masyarakat lebih memilih bersedekah melalui masjid.
Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI Jusuf Kalla mengungkapkan polemik empat pulau Aceh harus dijadikan pembelajaran yang baik bagi pemerintah, khususnya para pejabat terkait.
Jusuf Kalla (JK) menilai polemik status empat pulau di Aceh menjadi pelajaran penting bagi pemerintah dalam pengambilan kebijakan khususnya yang berkaitan dengan Aceh
JK juga mengaitkan polemik tersebut dengan kesepakatan perundingan Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki pada tahun 2005 silam.
JK mengatakan bahwa penyelesaian polemik Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek itu bukan menjadi ranah dan kewenangan Kementerian Hukum.
Keputusan administratif seperti Keputusan Menteri (Kepmen) tidak dapat membatalkan atau mengubah kedudukan hukum yang telah ditetapkan melalui undang-undang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved