Kemendagri Meraih Dua Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019

KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) kembali menorehkan prestasi dalam hal Inovasi Pelayanan Publik. Prestasi kali ini berhasil diraih dalam ajang Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019 yang digelar Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

Adalah Si Juwita (pemanfaatan data kependudukan terintegrasi secara online untuk mewujudkan single identity number) dan Supertajam (penerapan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM sebagai solusi dalam pelayanan penerbitan akta kelahiran) yang menyabet penghargaan dan  pagelaran bergengsi tersebut.

Si Juwita adalah inovasi untuk integrasi data kependudukan dengan berbagai keperluan seperti pembuatan SIM, paspor, NPWP, asuransi, rekening bank, sertifikat tanah. Saat ini sudah 1.227 kementerian dan lembaga yang bekerja sama dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri dalam memanfaatkan data kependudukan.

Sedangkan, Supertajam adalah inovasi yang memberikan solusi agar masyarakat mendapatkan kemudahan mengurus akta kelahir¬an. Dengan Supertajam persentase kepemilikan akta kelahiran meningkat pesat saat ini sudah mencapai lebih dari 90%.

“Kami bersyukur atas penghargaan ini, tapi pada prinsipnya capaian ini akan terus memacu kami untuk senantiasa memberikan inovasi dan pelayanan terbaik untuk masyarakat,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo seusai menerima penghargaan 99 Top Pelayanan Publik di di Hotel Gumaya, Jl. Gajah Mada, Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (18/07/2019).

Tjahjo juga berkomitmen, pihaknya akan terus melakukan inovasi untuk terus melayani masyarakat dengan efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang tinggi dan serba cepat.

“Inovasi adalah sebuah kunci untuk memenangkan persaingan global, karenanya kami akan terus melakukan inovasi untuk pelayanan yang cepat, tepat, efektif, efiseien sesuai dinamika perubahan yang serba cepat pula," ujar Mendagri.

Top 99 merupakan bagian dari Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik) 019 yang digelar Kementerian Pendayagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Kompetisi diikuti 3.156 peserta di lingkungan kementerian atau /lembaga, pemerintah daerah, BUMN dan BUMD. 

Kemudian setelah melalui seleksi administrasi, terpilih sebanyak 1.627 proposal. Selanjutnya, Top 99 bermakna, inilah inovasi terbaik yang terpilih dari 3.156 inovasi yang mengikuti kompetasi ini. Sebagaimana tujuan terselenggara kompetisi ini, Menpan-RB Syafruddin menyebutkan sebagai sarana percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Tujuan dari terselenggaranya kompetisi ini adalah adalah sarana percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik, karena trend lahirnya kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat sehingga perlu Inovasi dan pelayanan yang cepat dalam segala aspek,” kata Syafruddin.

Ajang Penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik merupakan bentuk apresiasi Pemerintah terhadap kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah atas keberhasilan dalam membina inovasi pelayanan publik untuk masyarakat.

Hal tersebut sejalan dengan komitmen dan konsistensi seluruh jajaran Kemendagri dalam hal peningkatan layanan administrasi  melalui Si OLA sebagai bentuk pengembangan aplikasi utama unit layanan administrasi Kemendagri untuk fasilitasi penyediaan aplikasi serta pengelolaan layanan administrasi dan konsultasi Kemendagri secara lebih efektif, efisien, dan terintegrasi sebagai bagian dari inovasi pelayanan publik untuk masyarakat.

Sedangkan tujuannya memberikan kemudahan pengguna layanan administrasi dan konsultasi di lingkungan Kemendagri, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, penyederhanaan sistem, prosedur, mekanisme, dan kontrol kerja yang efektif, peningkatan kualitas pengelolaan layanan administrasi dan konsultasi dengan memperhatikan hal-hal berikut.
Selain itu, bisa mengoptimalkan penerapan dan pemanfaatan layanan aplikasi SiOLA, sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan persyaratan layanan yang telah ditetapkan. Dokumen proses dan output layanan dilakukan secara online, ada kepastian waktu, tidak terbuka peluang proses pelayanan dan serah terima dokumen secara tatap muka, melalui perantara, dan secara tersembunyi.

Registrasi layanan dilakukan melalui Si-OLA sebagai gerbang utama layanan administrasi dan konsultasi Kementerian Dalam Negeri, diakses melalui: https://ula.kemendagri.go.id.

Jajaran Kemendagri harus berani menolak pengajuan permohonan fasilitasi layanan adiministrasi dan konsultasi tanpa melalui aplikasi Si-OLA. Oleh karena itu, melakukan inisiasi dan inventarisasi jenis-jenis layanan administrasi dan konsultasi di lingkungan Kemendagri yang belum teregistrasi, untuk dibangun dan dikembangkan secara terintegrasi dan terkoordinasi.

Melakukan sosialisasi, asistensi, dan evaluasi secara kontinyu terhadap pelaksanaan sistem aplikasi layanan yang sudah ada, untuk terus disempurnakan. Dengan tujuan agar melaporkan apabila terdapat oknum yang masih berupaya menyalahgunakan wewenang terkait hal-hal tersebut melalui situs https://sapa.kemendagri.go.id atau media informasi lainnya.

Kemudian,  meneruskan kepada jajaran masing-masing unit kerja baik di pusat maupun di daerah dan segera menyampaikan LHKPN/LHKASN, karena apabila dalam 1 (satu) tahun tidak menyampaikan maka akan dikenakan sanksi penundaan gaji berkala. Apabila tidak menyampaikan LHKPN/LHKASN dalam 2 (dua) tahun secara berturut-turut maka akan dikenakan sanksi berupa penurunan pangkat 1 (satu) tingkat lebih rendah. (OL-09)