Headline
Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.
KETUA Tim Kemenangan Nasional (TKN), Erick Tohir, terpantau pada siang ini menemui Wakil Presiden, Jusuf Kalla, di Kantor Wakil Presiden di Jakarta. Namun, dari pertemuan tersebut, Erick mengaku, tidak membicarakan politik apalagi terkait pembahasan kabinet.
"Pak JK kan belum lama kembali dari Jepang karena check up dan ketika itu beliau tidak bisa dikunjungi. Sudah seyogyanya saya kunjungi, karena kami sudah dua kali bekerja sama. Jadi saya silaturahmi saja," terang Erick saat ditemui di Sekertariat Negara di Jakarta, Rabu (17/7).
Baca juga: Mendagri Sebut Langkah Walkot Tangerang tak Elok
Erick menjelaskan, ia kebetulan saja pada hari ini berada di sekitar Istana Negara. Oleh sebab itu, ia memutuskan untuk bersilaturhmi dengan Kalla karena waktunya pun dipandang tepat oleh Erick.
Saat disinggung soal pembahasan politik maupun kabinet, Erick menampik hal tersebut. Menurutnya, tidak ada pembahasan soal itu sama sekali.
Bahkan, menurutnya, dokumen terkait susunan kabinet beberapa waktu lalu pun menurutnya merupakan informasi hoaks. Sebab, jika merujuk pada waktu dan tempat rapat di dokumen tersebut, Menteri Sekertaris Negara, Pramono Anung, ada kegiatan lain pada saat itu.
"Beliau kan habis pidato jam 9-an langsung ke panggung sebelah yang ada konser Slank. Jadi rapat itu tidak pernah ada. Saya rasa pun kalau ada susunan-susunan seperti itu tidak mungkin beliau berdiskusi dengan kami-kami (TKN)," terang Erick.
Sebagaimana diketahui, beberapa waktu lalu sempat beredar susunan kabinet dan daftar nama nama menteri yang menjadi viral di media sosial. Namun, ternyata informasi tersebut merupakan informasi bohong karena memang kabinet hingga saat ini masih belum terbentuk. (OL-6)
Apa yg sedang terjadi dengan wajah penegakan hukum di Indonesia?
Selama 6 tahun berturut-turut Indonesia juga dinobatkan sebagai negara paling dermawan di dunia. Data Baznas menyatakan, 62% masyarakat lebih memilih bersedekah melalui masjid.
Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI Jusuf Kalla mengungkapkan polemik empat pulau Aceh harus dijadikan pembelajaran yang baik bagi pemerintah, khususnya para pejabat terkait.
Jusuf Kalla (JK) menilai polemik status empat pulau di Aceh menjadi pelajaran penting bagi pemerintah dalam pengambilan kebijakan khususnya yang berkaitan dengan Aceh
JK juga mengaitkan polemik tersebut dengan kesepakatan perundingan Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki pada tahun 2005 silam.
JK mengatakan bahwa penyelesaian polemik Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek itu bukan menjadi ranah dan kewenangan Kementerian Hukum.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved