Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memerintahkan seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) memahami dan memaknai visi misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
Demi menyosialisasikan visi dan misi tersebut kepada seluruh ASN sampai tingkat daerah, Kemendagri berencana menyebarkan visi misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih dalam berbagai bentuk produk informasi, salah satunya pamflet.
“Pamflet akan kami perbanyak dan bagikan kepada seluruh ASN sampai tingkat desa," tegas Tjahjo dalam keterangan resmi, Selasa (16/7).
Tjahjo menambahkan, sesuai yang telah disampaikan Presiden dan Wapres terpilih, visi dan misi akan terfokus pada beberapa hal krusial.
“Reformasi birokrasi, inovasi birokrasi, dan pelayanan publik adalah di antara yang akan menjadi fokus kita semua”, jelas Tjahjo
Baca juga: Mendagri Instruksikan Jajarannya Implementasi Visi-Misi Presiden
Setiap ASN di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) sampai dengan pemerintah daerah mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan sampai desa/kelurahan wajib memahami visi misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil Pemilu 2019.
“ASN harus tegak lurus, loyal dan taat kepada pemerintah yang terpilih secara sah dan konstitusional. Tegak lurus maksudnya adalah mampu memahami, menjabarkan dan mengimplementasikan visi misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih agar garis kebijakan pusat sampai daerah dapat sama dan terintegrasi," jelas Tjahjo
Kemudian, Tjahjo berharap dengan sosialisasi tersebut ASN di mana pun tidak akan ketinggalan informasi dan dapat segera mengimplementasikan visi dan misi tersebut.
“Kami memohon dukungan dari seluruh ASN yang ada, semoga visi misi Bapak Presiden dan Wapres terpilih dapat segera diimplementasikan demi kemajuan bangsa," tutup Tjahjo. (OL-2)
Mereka meminta Polri ditempatkan di bawah Kemendagri agar penyidikan dan penuntutan lebih independen, serta menghindari intervensi politik.
Kementerian Dalam Negeri menekankan bahwa keberhasilan penerapan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di daerah bergantung pada sinergi lintas pihak.
Kegiatan aksi bersih pantai di Kuta, Bali ini diikuti oleh sedikitnya 80 mahasiswa Melanesia yang menempuh studi di berbagai perguruan tinggi di Bali.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Akmal juga mengingatkan pentingnya membangun orientasi generasi muda agar tidak semata terfokus pada teknologi digital, tetapi tetap menyadari jati diri Indonesia sebagai negara agraris.
Daerah Otonom Baru (DOB) di Indonesia yang kerap mengutamakan kepentingan elit politik daripada kesejahteraan masyarakat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved