Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memerintahkan seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) memahami dan memaknai visi misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
Demi menyosialisasikan visi dan misi tersebut kepada seluruh ASN sampai tingkat daerah, Kemendagri berencana menyebarkan visi misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih dalam berbagai bentuk produk informasi, salah satunya pamflet.
“Pamflet akan kami perbanyak dan bagikan kepada seluruh ASN sampai tingkat desa," tegas Tjahjo dalam keterangan resmi, Selasa (16/7).
Tjahjo menambahkan, sesuai yang telah disampaikan Presiden dan Wapres terpilih, visi dan misi akan terfokus pada beberapa hal krusial.
“Reformasi birokrasi, inovasi birokrasi, dan pelayanan publik adalah di antara yang akan menjadi fokus kita semua”, jelas Tjahjo
Baca juga: Mendagri Instruksikan Jajarannya Implementasi Visi-Misi Presiden
Setiap ASN di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) sampai dengan pemerintah daerah mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan sampai desa/kelurahan wajib memahami visi misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil Pemilu 2019.
“ASN harus tegak lurus, loyal dan taat kepada pemerintah yang terpilih secara sah dan konstitusional. Tegak lurus maksudnya adalah mampu memahami, menjabarkan dan mengimplementasikan visi misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih agar garis kebijakan pusat sampai daerah dapat sama dan terintegrasi," jelas Tjahjo
Kemudian, Tjahjo berharap dengan sosialisasi tersebut ASN di mana pun tidak akan ketinggalan informasi dan dapat segera mengimplementasikan visi dan misi tersebut.
“Kami memohon dukungan dari seluruh ASN yang ada, semoga visi misi Bapak Presiden dan Wapres terpilih dapat segera diimplementasikan demi kemajuan bangsa," tutup Tjahjo. (OL-2)
Para pemimpin daerah harus konsisten memegang amanah rakyat dan tidak mencoba mencari celah korupsi yang hanya akan mencederai kepercayaan publik.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat membatasi spesifikasi kendaraan AMDK yang melintas dengan lebar maksimal 2.100 mm, JBB maksimal 8 ton, dan MST 8 ton.
Mendagri Tito juga mengingatkan agar daerah tidak menghambat investasi kecil dengan pungutan tidak perlu.
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri terus memperkuat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatra.
Ia menilai tidak adanya kecocokan antara kebijakan pusat dan aspirasi lokal membuat masyarakat merasa diabaikan.
Persampahan merupakan salah satu tantangan utama dalam pembangunan daerah. Permasalahan ini berdampak luas, mulai dari pencemaran lingkungan, kesehatan, hingga aspek sosial dan ekonomi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved