Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN terpilih Joko Widodo, Minggu (14/7), menyinggung pentingnya menjaga dan menguatkan Pancasila. Ia menegaskan tidak akan memberikan toleransi bagi siapa pun yang mengganggu Pancasila.
Sejumlah kalangan menyambut baik pernyataan itu dan memandangnya sebagai visi ideologis Jokowi mengenai ke arah mana Indonesia akan dibawa dalam lima tahun ke depan.
Sementara kalangan juga memaknai visi tersebut sebagai afirmasi atas pentingnya ideologi Pancasila sebagai prasyarat utama tegaknya Indonesia.
Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Ace Hasan Syadzily, menilai dalam konteks itu penegasan Jokowi sangat jelas dan lugas terhadap masa depan dan prioritas bangsa Indonesia.
"Oleh karena itu, penguatan pilar ideologi bangsa Pancasila mutlak dan sangat penting untuk kukuhnya bangsa kita. Dengan kukuh dan tegaknya bangsa kita maka bangsa ini dapat melakukan program-program seperti yang disampaikan Pak Jokowi," ujar politikus Golkar itu, kemarin.
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai visi ideologis Jokowi perihal Pancasila merefleksikan keteguhan pemimpin dalam berprinsip, terlebih ketika berkaitan dengan Pancasila dan kebinekaan Indonesia.
"Prinsip itulah yang ditegaskan Pak Jokowi. Syarat bagi Indonesia satu adalah Pancasila yang dibumikan dalam seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara," ujarnya.
Hasto mengatakan sikap tegas Presiden yang tidak memberikan ruang sedikit pun terhadap pihak-pihak yang mengganggu Pancasila bagaikan national call bagi seluruh lembaga negara, seluruh aparat penegak hukum, dan seluruh jajaran kementerian negara untuk menjalankan kebijakan yang ideologis tersebut.
Krusial
Senada, Sekjen PKP Indonesia Verry Surya Hendrawan menuturkan apa yang disampaikan Jokowi menegaskan kembali banyak hal krusial, sekaligus mengurai permasalahan serta memberikan solusi yang jitu untuk bangsa Indonesia melangkah ke depan.
"Ketika presiden terpilih berbicara Pancasila, maka tegas disampaikan bahwa Pancasila adalah rumah bersama dan final. Semuanya jelas dipaparkan dengan bahasa yang sangat sederhana, konteks kekinian, dan mudah dipahami," kata Verry.
Anggota DPR Fraksi PAN, Bara Hasibuan, mengatakan upaya menjaga dan memperkuat nilai-nilai Pancasila memang mutlak dilakukan, mengingat ancaman radikalisme masih menjadi masalah serius di Indonesia.
"Itu untuk menjawab tantangan ideologis memperkuat nilai Pancasila karena memang ancaman radikalisme dan intoleransi itu memang nyata," ujar Bara, kemarin.
Di lain pihak, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan pernyataan Jokowi soal pengganggu Pancasila diharapkan bukan pertanda akan munculnya pemerintahan otoriter seperti masa Orde Baru.
"Dulu Orde Baru senang sekali memakai Pancasila untuk menyerang kiri dan kanan, menggunakan nilai 'ketimuran' dan agama, dan sopan santun untuk membungkam pembicara yang kritis kepada pemerintah," cetus Fahri.
Ia pun berharap trauma masyarakat atas rezim Orde Baru tidak ter-ulang dalam pemerintahan Jokowi lima tahun ke depan.
Sebelumnya, dalam penyampaian Visi Indonesia, Minggu (14/7), Jokowi meminta tak ada lagi yang mempermasalahkan Pancasila dan tak ada lagi orang Indonesia yang tidak mau ber-Bhinneka Tunggal Ika.
"Tidak ada lagi orang Indonesia yang tidak toleran terhadap perbedaan, tidak ada lagi orang Indonesia yang tidak menghargai penganut agama lain, warga suku lain, dan etnik lain," tegas Jokowi. (Pro/Ths/Ant/X-6)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
POLEMIK ijazah Jokowi yang terus berlarut dinilai tidak lagi menyentuh kepentingan publik dan cenderung bergeser menjadi isu politik yang diproduksi berulang.
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Profil lengkap Jenderal Gatot Nurmantyo. Simak rekam jejak karier Panglima TNI ke-16, pemikiran Proxy War, hingga peran di gerakan KAMI.
Relawan Jokowi mengklaim Presiden Jokowi telah memaafkan Eggy Sudjana dan Damai Hari Lubis. Polisi diminta mempertimbangkan pencabutan status tersangka.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved