Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
PENGAMAT politik Charta Politika, Yunarto Wijaya, menilai pidato kenegaraan Presiden terpilih Joko Widodo merupakan penegasan atas pernyataan kerja tanpa beban yang selama ini diungkapkan mantan Wali Kota Solo itu.
"Ia ingin menerjemahkan lebih lanjut kalimat beliau sebelumnya yang berbicara, di periode kedua saya akan tanpa beban, jelas bahwa beliau akan mengambil sikap lebih berani dan sikap lebih tegas dalam periode keduanya," kata Yunarto saat dihubungi, Minggu (14/7).
Hal itu, kata Yunarto, ditunjukkan melalui penggunaan diksi dalam pidato Jokowi. Beberapa kali dalam pidatonya, Jokowi menggunakan kata hajar, hapus dan hilangkan.
"Dengan penggunaan diksi yang digunakan tadi. Menurut saya masa konsolidasi sudah selesai, sekarang bicara mengenai bekerja dengan sikap yang lebih tanpa beban," terang Yunarto.
Baca juga: Jokowi Siap Hajar Praktik Pungli Investasi
Ia juga menilai, dalam pidatonya, Jokowi secara gamblang menujukan pesannya kepada seluruh elemen masyarakat yang menunjukkan visinya bukan lagi untuk berkompromi melainkan untuk bekerja dan akan berani mengambil tindakan tegas.
"Ini bukan masalah konsolidasi politik, beliau tadi menyampaikan kepada semuanya, mau kepada partai pendukung atau yang baru mau ikut atau birokrasi sekalipun, beliau akan punya sikap baru sebagai seorang pemimpin," imbuhnya.
Ia berpendapat, ambisi yang disampaikan dalam pidato Jokowi akan lebih baik bila dilanjutkan dengan segera membentuk kabinet baru. Menurutnya, Jokowi tidak perlu menunggu hingga 20 Oktober untuk melantik menteri baru.
Sebab, kata Yunarto, Jokowi dapat memanfaatkan momen perombakan. "Malahan ini bisa jadi hal yang bagus, misal dalam bulan ini dilakukan reshuffle, anggap saja ini sebagai masa percobaan sehingga pada 20 Oktober nanti yang tidak baik bekerja tidak perlu diambil lagi," ujarnya.
Lebih jauh ia mengharapkan, apa yang disampaikan oleh Jokowi dalam pidatonya tidak hanya sebatas ucapan semata. Singgungan Jokowi soal efisiensi kerja, kata Yunarto, harus dibarengi dengan tindakkan nyata, "jangan sampai pasukannya masih pasukan lama, sementara pemerintahan berjalan seperti rutinitas, kan itu kritik juga tadi dari Jokowi," pungkasnya. (OL-8)
Selain Tom Lembong, masih ada beberapa mantan menteri era Jokowi yang terjerat kasus korupsi. Berikut beberapa mantan menteri tersebut.
Seharusnya Prabowo berkaca pada kabinet pemerintahan Jokowi.
“Setahu saya ada. Kan Pak Prabowo sudah ngomong kalau nama-nama dari kabinet Pak Jokowi yang bagus-bagus akan juga dipakai untuk membantu beliau."
MENTERI Sosial Tri Rismaharini bungkam saat ditanya rencana mundur dari kabinet Presiden Jokowi. Ia hanya tersenyum dan melambaikan tangan ke awak media, Selasa (3/9).
PDIP berharap reshuffle kabinet di akhir masa jabatan ditujukan untuk meningkatkan kinerja. Pasalnya, persoalan perekonomian rakyat mendesak untuk diselesaikan.
Saat ditanya lebih lanjut soal Menteri ESDM Arifin Tasrif yang akan digantikan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Presiden enggan menjawab kabar tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved