Headline
Ada unsur yang ingin Indonesia chaos.
JAJARAN Kejaksaan Negeri Pringsewu diharapkan mampu membuktikan diri sebagai institusi yang memiliki semangat kerja, memberikan manfaat besar serta siap menghadapi tantangan. Para jaksa yang bertugas juga wajib meningkatkan prestasi secara optimal.
"Itu dilakukan demi memberikan pelayanan terbaik, lebih mengoptimalkan penegakan hukum yang berkeadilan, mencerminkan kepastian dan memberi manfaat bagi masyarakat," ujar Jaksa Agung HM Prasetyo disela-sela acara peresmian Kantor Kejari Pringsewu, Lampung, Mingu (14/7).
Acara tersebut dihadiri Wakil Jaksa Agung Arminsyah, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Loeke Larasati, Ketua Umum IAD Pusat Ros Ellyana Prasetyo, Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Sartono, Kajari Pringsewu Asep Sontani, Bupati Pringsewu Sujadi Saddat, Kepala Pusat Penerangan Hukum Mukri, dan sejumlah pejabat utama di lingkup Kejaksaan Agung.
Prasetyo mengingatkan agar jajaran Kejari Pringsewu tetap meningkatkan koordinasi dan hubungan kerja sama, serta sinergitas dengan pihak yudikatif, legislatif, pemerintah daerah, dan komponen kemasyarakatan yang ada di wilayah setempat
"Jajaran Kejaksaan Negeri Pringsewu harus terus memelihara dan menjaga hubungan baik dengan semua pihak. Itu dilakukan guna menciptakan suasana kondusif dan harus dijadikan perhatian," kata dia.
Kajari Pringsewu Asep Sontani, menambahkan lahan seluas 6.000 meter persegi yang dijadikan kantor Kejari Pringsewu merupakan hibah dari Pemerintah Kabupaten Pringsewu. Di lahan tersebut kini berdiri kantor kejaksaan yang pembangunannya dilakukan oleh Kejaksaan Agung. (OL-8)
Tim kuasa hukum Roy Suryo, Abdul Gafur Sangadji meminta Kejaksaan menetapkan Ketua Umum Solidaritas Merah Putih (Solmet) Silfester Matutina sebagai daftar pencarian orang (DPO).
apresiasi keberhasilan Presiden Prabowo Subianto dalam menyelamatkan anggaran negara sebesar Rp300 triliun dari potensi penyelewengan
Silfester merupakan terpidana perkara fitnah dan pencemaran nama baik mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) menetapkan Cheryl Darmadi sebagai daftar pencarian orang (DPO) dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit
pengerahan rantis TNI di kantor Kejaksaan Agung jangan sampai menimbulkan kekhawatiran adanya tindakan intimidatif.
Kendaraan taktis tersebut merupakan bagian dari pengamanan sekretariat tim gabungan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved