Mahfud MD : Ada Dua PR Pasca Pertemuan Jokowi-Prabowo

MANTAN Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengungkapkan pasca pertemuan antara Jokowi-Prabowo terdapat dua pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh pemerintahan mendatang. Salah satunya adalah memastikan pesan rekonsiliasi dari pertemuan keduanya dapat tersampaikan ke seluruh masing masing pendukung.

"Tindak lanjut berikutnya, ya tentu meredam pengikutnya masing masing hingga ke tingkat bawah memberitahu tidak ada lagi pembelahan," tutur Mahfud dalam wawancara dengan Metro Tv, Sabtu (13/7).

Hal lainnya yang juga harus diserakan menurut Mahfud terkait dengan format pemerintahan ke depannya. Menurutnya hal tersebut harus dibicarakan dengan serius, khususnya terkait pembagian peran dalam membangun bangsa kedepannya.

"Apakah peran itu dibagi dalam satu rumah atau dirumah yang berbeda tetapi tujuannya sama. Jadi apakah mau koalisi atau mau menjadi penyeimbang di luar, itu boleh saja dan itu harus segera dibicarakan," terang Mahfud.

Baca juga: Menhub Sebut Tiga Sosok Penjembatan Pertemuan Jokowi-Prabowo

Pilihan apapun yang akan diambil pasti menimbulkan segala akibat konsekwensi politik. Untuk itu pemerintah harus memperhtungkan betul segala konsekwensi yang timbul dari proses yang melahirkan kesepakatan tersebut.

Mahfud menilai membantu mencapai tujuan bersama tersebut tidak harus berada dalam pemerintahan dari luar pemerintahan pun dapat mencapai tujuan yang sama. Sebab baik pemrintah dan parlemen keduanya merupakan lembaga negara yang membentuk pemerintahan.

"Apakah mau sebagai lembaga kontrol dan penyeimbang di parlemen, yang juga bagus sekali karena kita butuh itu. Tetapi juga kalau mau bergabung untuk gotong royong kebersamaan di dalam pemerintahahan juga boleh. Tidak ada larangan untuk itu," ujar Mahfud.

Lebih lanjut Mahfud mengingatkan meski mendapatkan suatu keuntungan politik merupakan hal yang biasa. Namun tidak boleh ada agenda tersembunyi yang akan merugikan bangsa ke depannya.

Keuntungan politik itu sendiri juga harus fair tanpa ada yang disembunyikan. Indonesia merupakan negara demokrasi dan apapun yang disembunyikan pada nantinya akan diketahui.

"Yang penting fair saja semua terbuka, semua ingin mengabdi kepada bangsa dan negara dan menjaga kedaulatan negara," tutur Mahfud.

Dalam kaitan rekrutmen pemerintahan mendatang Mahfud meminta agar pemerintah dapat selektif betul dalam mencari kandidatnya. Jangan sampai pemerintah asal merekrut hanya karena pertimbangan politik semata.

Pemrintah menurutnya harus mempertimbangkan efektifitas dan profesionalitas dari calon sebagai faktor utama. Sebab tujuan utamanya adalah berupaya mencapai visi dan tujuan dari presiden dan wakil presiden. (OL-4)