Headline
Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.
Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.
WAKIL Presiden Jusuf Kalla menyebutkan pemerintah tidak keberatan untuk memberikan amnesti kepada Baiq Nuril. Walaupun pemerintah akan mendengarkan pertimbangan DPR, Kalla meyakini DPR setuju dengan pemberian amnesti.
"Tentu ada kan permintaan itu (mendengar pertimbangan DPR). Saya belum tahu, tapi kalau saya baca, DPR siap memberi persetujuan apabila diminta. Mestinya tak ada soal," katanya di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, kemarin.
Wapres mengungkapkan pemerintah saat ini tengah melakukan kajian terhadap permohonan amnesti yang diajukan Baiq Nuril. "Beritanya sudah banyak, bahwa Presiden dan pemerintah, Menkum-HAM, siap mengkaji, sudah mengkaji kemungkinan-kemungkinan itu untuk memberikan amnesti," jelasnya.
Kalla menyebutkan proses amnesti tidak harus menunggu pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) selesai. "Prosesnya bisa beriringan," katanya.
Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo mempersilakan Baiq Nuril mengajukan amnesti atau pengampunan setelah Mahkamah Agung menolak peninjauan kembali (PK) yang diajukannya. "Boleh (mengajukan amnesti), secepatnya," kata Jokowi, beberapa waktu lalu.
Baiq Nuril ialah staf tata usaha (TU) di SMAN 7 Mataram yang divonis 6 bulan penjara dan denda Rp500 juta lantaran dianggap melanggar Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam putusan tingkat kasasi itu, Baiq dianggap bersalah karena menyebarkan percakapan asusila Kepala SMA 7 Mataram, Muslim.
Dia kemudian mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK) ke MA dengan Nomor 83 PK/Pid.Sus/2019. Namun, PK itu juga ditolak. Dengan ditolaknya permohonan PK itu, putusan kasasi MA yang meng-hukum dirinya dinyatakan tetap berlaku. "Saya tidak ingin mengomentari apa yang sudah diputuskan mahkamah karena itu pada domain wilayahnya yudikatif. Ya, nanti kalau sudah masuk ke saya, jadi kewenang-an saya," ungkap Presiden.
Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menuturkan pihaknya kini tengah menyusun pendapat hukum yang melibatkan sejumlah pakar hukum, pejabat Kemenkum dan HAM, ahli teknologi informasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta kuasa hukum Nuril. Setelah itu, Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara akan meminta pertimbangan hukum kepada DPR.
"Nanti Pak Presiden melalui Mensesneg meminta pertimbangan hukum ke DPR Komisi III. Saya mendapat informasi juga DPR mendukung hal ini," ujarnya. (Dro/P-4)
Pada Jumat (29/8/2025), untuk pertama kali Masjid Raya Baitul Mukhtar, BSD City, Tagerang, digunakan untuk salat Jumat oleh warga.
JK juga meminta kepolisian untuk mengadili dan menindak tegas anggota yang terlibat dalam insiden tersebut ataupun pihak yang menyebabkan meninggalnya Affan Kurniawan.
Apa yg sedang terjadi dengan wajah penegakan hukum di Indonesia?
Selama 6 tahun berturut-turut Indonesia juga dinobatkan sebagai negara paling dermawan di dunia. Data Baznas menyatakan, 62% masyarakat lebih memilih bersedekah melalui masjid.
Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI Jusuf Kalla mengungkapkan polemik empat pulau Aceh harus dijadikan pembelajaran yang baik bagi pemerintah, khususnya para pejabat terkait.
Jusuf Kalla (JK) menilai polemik status empat pulau di Aceh menjadi pelajaran penting bagi pemerintah dalam pengambilan kebijakan khususnya yang berkaitan dengan Aceh
Penegakan hukum secara manual juga dilakukan pada ruas-ruas jalan yang tidak ter-cover kamera ETLE dengan metode hunting system.
PAKAR hukum tata negara UGM Zainal Arifin Mochtar alias Uceng meyakini bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat di-impeach atau dimakzulkan dari sisi hukum.
Menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji, pengawasan dari Tim Pengawas Haji (Timwas) DPR RI menemukan adanya ketidaksesuaian dalam penyediaan layanan transportasi jemaah ke Arafah
Seluruh tim pemenangan kedua paslon diingatkan untuk lebih berhati-hati dan tidak melakukan pelanggaran yang justru bisa berujung pada PSU.
Peraturan KPU memperumit lembaga pemantau untuk bisa melaporkan gugatan perkara
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menemukan 372 dugaan pelanggaran netralitas aparat sipil negara (ASN) di Pilkada 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved