Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
KETERLIBATAN individu berpendidikan tinggi dalam jaringan kelompok teroris membuat level ancaman terorisme semakin serius dan kompleks dihadapi oleh Indonesia.
Pengajar sekaligus pengamat terorisme Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Aceh, Al Chaidar mengatakan, individu berpendidikan tinggi dalam jaringan teroris punya pengaruh dan jaringan yang kuar dalam melancarkan aksi terornya.
"Ini yang sulit sekali dibendung, sementara mereka dengan bebas merekrut orang-orang yang ada di Indonesia dengan media sosial yang ada," katanya kepada Media Indonesia.
Baca juga : Presiden Ingatkan Polri Soal Ancaman Terorisme dan Radikalisme
Ia pun setuju dengan peringatan Presiden Joko Widodo yang disampaikan dalam HUT Bhayangkara ke-73, Rabu (10/7). Presiden meminta Polri untuk mengantisipais ancaman terorisme dan radikaliems yang makin serius.
Di sisi lain, Al Chaidar meminta Pemerintah dan Polri mewaspadai dakwah virtual yang dilakukan terotisme dan penyebar paham radikalisme yang makin marak.
Menurutnya, jaringan teroris kini juga memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk menyebarkan pahamnya. Salah satunya lewat aplikasi yang punya enrkipsi tinggi.
Repotnya, aplikasi tersebut bisa dengan mudah didapatkan di pasaran, "Hal itulah yang buat dari sisi pemerintah, jadi makin kompleks penanganannya," tandasnya. (OL-7)
MANTAN Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro masuk dalam daftar 54 personel Polri yang dimutasi pada Februari 2026. Mutasi tersebut dilakukan di tengah proses pemberhentian tidak hormat
Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menerbitkan status daftar pencarian orang (DPO) terhadap bandar narkoba Erwin Iskandar alias Ko Erwin.
Ketua Divisi Riset dan Dokumentasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Hans Giovanny Yosua mengingatkan agar Polri tidak disalahgunakan.
WAKIL Menteri HAM. Mugiyanto mendukung penggunaan bodycam bagi anggota Polri. Itu bagian dari pegawasan setelah maraknya kekerasan oleh aparat kepolisian.
Peneliti CSIS Nicky Fahrizal menyebut kultur kekerasan di Polri berakar dari kurikulum pendidikan yang masih militeristik. Perlu dekonstruksi total pada SPN dan sistem meritokrasi.
Indonesia Corruption Watch mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi yang melimpahkan laporan dugaan pemerasan 43 anggota Polri ke Kedeputian Korsup.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved