Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan seluruh anggota dewan saat ini tengah bekerja keras menyelesaikan produk-produk legislasi. Upaya penyelesaian dilakukan guna menyelesaikan berbagai RUU sebelum masa jabatan habis di September 2019 mendatang.
Bamsoet menolak bila dikatakan kinerja DPR mengendur. Pasalnya, setiap komisi tengah menjalankan agendanya masing-masing dengan intensif.
"Sekarang mereka sedang bekerja dengan target-targetnya pencapaian legislasi dan semoga semua terjawab sebelum berakhir dan beberapa yang bisa kita selesaikan tahun ini," ujar Bamsoet, di Gedung DPR, Jakarta, Jumat, (5/7).
Para anggota dewan, menurut Bamsoet, tengah bekerja baik di gedung DPR Jakarta atau di lokasi lain. Hal itu merupakan jawaban atas pertanyaan tidak hadirnya sebanyak 220 anggota DPR dalam rapat paripurna karena izin sedang menjalankan tugas kedewanan.
Bamsoet menjelaskan ada beberapa RUU yang tengah jadi fokus penyelesaian DPR, salah satunya RKUHP. Ia mengatakan pembahasan masih terus dilakukan sebelum melakukan pengesahan. Begitu juga RUU lainnya.
"Karena menyelesaikan UU itu tidak hanya tergantung di DPR, tapi juga dengan pemerintah. Nanti ditanya ke panita kerja dan pemerintah. Apakah pihak pemerintah rajin datang atau kita yang menghambat. Saya yakin kalau dari pihak kita, keputusan kita adalah untuk menyelesaikan UU yang berkualitas," ujar Bamsoet.
Ia mengatakan terkait penilaian kinerja dihubungankan dengan penyelesaian produk legislasi, DPR menyerahkannya kepada masyarakat. (OL-09)
Menlu Sugiono bertemu Sekjen PBB António Guterres di New York, bahas Palestina, Board of Peace, dan partisipasi Presiden Prabowo Subianto.
POLITIK sering riuh oleh slogan, tapi sepi etika. Kita mudah terpukau oleh janji muluk, retorika yang memabukkan, dan klaim kemenangan seolah tanda kelayakan moral.
KPPOD menilai 25 tahun otonomi daerah menunjukkan kemajuan penurunan kemiskinan dan peningkatan IPM, namun tren resentralisasi dan ketergantungan fiskal ke pusat menguat.
Prabowo juga melantik Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).
Mahfud mengatakan posisi Polri saat ini merupakan hasil reformasi 1998.
PKB menyebut arah kebijakan tersebut sebagai penerapan ekonomi konstitusi yang berpijak pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved