Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
Rancangan penerapan e-rekapitulasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) disambut baik oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera. Penerapan e-rekapitulasi yang rencananya akan mulai diimplementasikan pada Pilkada serentak 2020 mendatang.
"Ide menarik. Bisa mulai didetailkan idenya," jelasnya saat dikonfirmasi, Jumat (5/7).
Sebelumnya, Komisioner KPU Viryan Aziz mengatakan usulan penerapan e-rekap akan diajukan pada rapat dengar pendapat Senin (8/7) di Komisi II DPR RI. Mardani pun menyambut baik usulan tersebut akan disampaikan KPU pada RDP pekan depan.
"Paling baik memang kita segera buat evaluasi menyeluruh proses pemilu. Setelah selesai urusan sengketa Pileg di MK, Komisi II buat RDP (rapat dengar pendapat) bersama KPU, Bawaslu dan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelengggara Pemilu) untuk evaluasi proses pelaksanaan Pemilu Serentak 2019," jelas Mardani.
Jika rencana penerapan e-rekapitulasi tersebut disetujui Komisi II dan pemerintah, tidak ada lagi proses rekapitulasi secara manual berjenjang pada pemilu berikutnya. Namun, untuk pemungutan suara, KPU masih menetapkan secara manual.
"Bisa mulai diuji cona sejak awal dan karena itu revisi UU Pemilu (7/2017) menjadi urgen. (Setuju) soal rekapitulasinya melalui elektronik, tapi (nyoblos suara) tetap datang ke TPS," tandas Mardani. (OL-9)
AWAL tahun 2026 menghadirkan sebuah kejutan penting bagi Indonesia.
Struktur insentif politik Indonesia yang masih tersentralisasi membuat kompetisi elit nasional tetap berlanjut di level daerah.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Dalam konfigurasi tersebut, Perludem menilai jika kepala daerah dipilih oleh DPRD, maka hasil Pilkada berpotensi terkunci sejak awal.
Yusril berpandangan pilkada tidak langsung melalui DPRD justru selaras dengan falsafah kedaulatan rakyat, sebagaimana dirumuskan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved