Kamis 04 Juli 2019, 12:05 WIB

KPK Panggil Dua Mantan Anggota DPR terkait Kasus KTP-E

M. Ilham Ramadhan Avisena | Politik dan Hukum
KPK Panggil Dua Mantan Anggota DPR terkait Kasus KTP-E

Antara/Reno Esnir
Anggota Komisi VIII DPR dari fraksi Partai Golkar Markus Nari (tengah) dengan menggunakan rompi tahanan KPK.

 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil mantan anggota DPR RI periode 2009-2014, Muhammad Jafar Hafsah, sebagai saksi dalam perkara korupsi KTP-E untuk tersangka Markus Nari.

Jafar sebelumnya telah dipanggil untuk diperiksa pada (1/7), namun dia tidak memenuhi panggilan. Selain Jafar, KPK juga memanggil mantan anggota DPR RI periode 2009-2014 lainnya, yakni Arif Wibowo.

"Yang bersangkutan dipanggil dengan kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka MN dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, melalui keterangan tertulis, Kamis (4/7).

Dalam kasus ini, Markus terlibat dalam dua perkara, pertama, ia dijadikan tersangka karena diduga merintangi penyidikan. Kedua, Markus ditetapkan sebagai tersangka baru dalam dugaan korupsi pengadaan KTP-E.

Saat itu, Markus diduga merintangi penyidikan kepada Irman dan Sugiharto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selain itu, ia juga diduga memberikan keterangan palsu dalam persidangan Miryam S Haryani.

Kemudian, statusnya sebagai tersangka korupsi KTP-E lantaran diduga menerima suap untuk memuluskan anggaran perpanjangan pengerjaan KTP-E. Markus diduga menerima Rp4 miliar dari Sugiharto yang saat itu sebagai pejabat Kemendagri.

Atas perbuatannya dalam merintangi penyidikkan serta memberikan keterangan palsu, Markus disangkakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang 20/01 tentang Perubahan atas Undang-Undang 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kemudian, sebagai tersangka dugaan korupsi, Markus disangka melanggar pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Undang-Undang 20/01 tentang Perubahan atas Undang-Undang 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (OL-09)

Baca Juga

Ilustrasi

ICJR Minta Temuan Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat Diusut

👤Mediaindonesia.com 🕔Selasa 25 Januari 2022, 23:08 WIB
ICJR juga meminta kepada Presiden untuk memerintahkan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) untuk melakukan penyidikan...
MI/ADAM DWI

KPK: IPK 2021 jadi Gambaran Pemberantasan korupsi masih Butuh Perbaikan

👤Mediaindonesia 🕔Selasa 25 Januari 2022, 20:45 WIB
Khususnya pada dua sektor, yakni korupsi politik dan penegakan hukum. Kedua aspek itu masih belum ada perbaikan yang...
 ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

Diduga Lakukan Praktik Perbudakan, Bupati Langkat Mesti Dihukum Berat

👤Andhika prasetyo 🕔Selasa 25 Januari 2022, 20:21 WIB
Ia pun berharap aparat penegak hukum mendengar suara hati dan rasa keadilan masyarakat dan menghukum seberat-beratnya pelaku praktik...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya