Soal Rekonsiliasi, Peneliti LIPI: tidak Ada Makan Siang Gratis

PENELITI Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Indria Samego menuturkan rekonsiliasi diperlukan guna membangun bangsa pascakontestasi pilpres yang meninggalkan polarisasi di tengah masyarakat.

Hanya saja, Samego menjelaskan, dengan pergeseran politik yang terjadi saat ini, dari yang sifatnya kultural menjadi sangat struktural berdampak pada orientasi yang sifatnya transaksional.

"Struktural itu bicara soal siapa mendapat apa. Karena tidak mungkin ikut dalam pemerintah, tidak mungkin memberi dukungan tanpa imbalan. Atau yang saya bilang tidak ada makan siang gratis," ujar Samego dalam sebuah diskusi di bilangan Salemba, Jakarta Pusat, Selasa (2/7).

Menurut Samego, di samping politik struktural di dalam mewujudkan rekonsiliasi, budaya politik di Indonesia juga masih melanggengkan budaya patrimonial demokrasi atau demokrasi yang percaya kepada elite. Sehingga rekonsiliasi bagaimanapun akan sangat bergantung kepada sikap dari elite.

"Tidak pada individual demokrasi, sehingga bisa kita lihat hampir di semua parpol, peran elite itu sangat menentukan. Rekonsiliasi yang sesungguhnya itu memang karena tidak bisa dilepaskan dari akar budaya politik di mana semuanya tergantung pada leader," ungkap Samego.

Samego menilai, untuk mewujudkan rekonsiliasi dibutuhkan tokoh yang netral. Namun, lanjut Samego, Indonesia tidak memiliki tokoh lintas kelompok yang dapat menengahi semua golongan, utamanya yang dapat menjadi penengah antara kedua kubu.

Baca juga: JK: Oposisi Dibutuhkan Pemerintah

Samego pun mengkhawatirkan polarisasi yang dibiarkan begitu saja akan mengganggu kelangsungan pembangunan ke depan. Untuk itu, ia mengingatkan rekonsiliasi harus segara diwujudkan guna menghadapi tantangan global dan perkembangan zaman, yang diakomodasi salah satunya melalui kebijakan-kebijakan publik.

"Persoalan yang dihadapi oleh pemerintah sekarang agar politik berubah cepat bukan hanya pada konflik kekuasaan tapi pada public policy. Jadi politik bergeser dari rebutan kuasa, sekarang pada rebutan membuat kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat banyak," tutup Samego. (X-15)