Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGAMAT politik Yusa Djuyandi menilai kerangka checks and balances tidak berjalan ideal, apabila hanya Gerindra dan PKS yang menjadi oposisi di parlemen.
"Jika oposisi hanya PKS dan Gerindra, bisa dipastikan kebijakan pemerintah akan mudah lolos di parlemen. Sebab komposisinya tidak mampu mengimbangi eksekutif yang mayoritas akan didukung banyak partai," kata Yusa saat dihubungi, Selasa (2/7).
Pernyataan Yusa itu menyikapi peluang Demokrat dan PAN selaku partai pengusung Prabowo di Pilpres 2019, untuk bergabung dengan koalisi partai pendukung Jokowi.
Baca juga: Gerindra Tuntut Rekonsiliasi Untungkan Prabowo
Yusa mengatakan, dalam kerangka check and balances yang baik, idealnya ada 45% kursi yang dimiliki partai nonpendukung pemerintah di parlemen.
Dia mengatakan, apabila Demokrat, PAN, Gerindra dan PKS tetap menjadi oposisi dalam pemerintahan mendatang, kerangka check and balances dapat menjadi ideal.
"Namun, jika melihat komunikasi politik yang dibangun Demokrat dan PAN bekakangan, ada kemungkinan kedua partai itu bergabung ke dalam koalisi Jokowi sehingga menyisakan Gerindra dan PKS sebagai oposisi di parlemen," kata dia. (OL-2)
Upaya itu untuk mendongkrak elektabilitas PSI di Pemilu 2029. Mengingat, saat ini PSI masih belum bisa lolos ke parlemen di Senayan.
Raja Juli Antoni juga menegaskan bahwa PSI merupakan partai yang terbuka bagi berbagai kalangan, baik muda maupun senior.
Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi resmi membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (House of Representatives) pada Jumat (23/1) pagi waktu setempat.
usulan pembentukan koalisi permanen dalam Rapimnas I Partai Golkar perlu dicermati secara serius agar tidak mengancam fungsi demokrasi di parlemen
Transformasi digital di DPD RI bukan sekadar pengadaan teknologi baru, melainkan perubahan budaya kerja secara menyeluruh.
rancangan undang-undang (RUU) Pemilu berbasis kodifikasi harus dibangun secara paralel dengan pembenahan sistem kepartaian di Indonesia.
Simak profil lengkap Prabowo Subianto, dari karir militer cemerlang, kiprah politik, hingga terpilih menjadi Presiden ke-8 Republik Indonesia.
Warga menyampaikan bahwa mereka merasa sangat terbantu dengan kehadiran SPPG Terjun Medan Marelan dan Partai Gerindra.
Keberangkatan Mirwan bersama istrinya untuk menunaikan ibadah umrah memicu sorotan publik.
Simak profil lengkap Prabowo Subianto, Presiden RI ke-8. Telusuri perjalanan karier militer, jejak politik, hingga visi Asta Cita untuk Indonesia Emas.
Dasco mengaku belum mengetahui apakah penolakan kader itu menjadi pertimbangan bagi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
FRAKSI Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta menyatakan keberatan terhadap rencana pemotongan subsidi pangan murah sebesar Rp300 miliar dalam RAPBD DKI 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved