Headline
Hakim mestinya menjatuhkan vonis maksimal.
Talenta penerjemah dan agen sastra sebagai promotor ke penerbit global masih sangat sedikit.
KETUA Wadah Pegawai KPK, Yudi Purnomo berharap Panitia Seleksi (Pansel) calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa menunjukan integritasnya untuk menyaring pimpinan lembaga antirasuah itu. Kinerja pansel saat ini menjadi sorotan publik.
Dia menegaskan, tidak ingin pemberantasan korupsi di masa mendatang mengalami penurunan hanya karena Pansel KPK salah menerima calon pimpinan KPK.
“Jangan sampai KPK nanti dibajak. Bahaya kalau KPK arahnya berubah," kata Yudi dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (29/6).
Dia mengaku mendengar beberapa pihak yang mengkritik sembilan nama anggota Pansel tersebut. Kritik itu terkait pansel yang tidak memiliki integritas dan rekam jejaknya kurang untuk menjaga independensi KPK di masa mendatang.
Baca juga : Pansel Capim Belum Terima Pendaftar dari KPK
"Kami kritisi tata caranya. Kami ingin orang-orang yang memenuhi syarat dan intergritas. Jangan sampai orang punya masalah," jelasnya.
Pengamat hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Syamsuddin Radjab pesimis dengan integritas sembilan nama pansel KPK. Menurutnya, integritas dalam pemberantasan korupsi diragukan.
“Saya pesimis dengan pansel ini dengan analisis berbagai hubungan pansel, pribadi dan lembaga," jelasnya.
Dia mengaku sudah tahu jejak rekam anggota Pansel yang ditunjuk Presiden Joko Widodo itu. Dia berharap penilaiannya salah. Menurutnya, nasib dan masa depan KPK tengah ditentukan oleh Pansel.
Dia juga berharap, capim KPK ke depan bisa menyelesaikan persoalan di KPK dalam hal agresifitas pemberantasan korupsi. (OL-7)
Menurut dia, langkah itu untuk membantu Dewan Pengawas (Dewas) terhindar dari anggapan tertentu. Misalnya, dianggap melindungi terduga pelanggar etik.
Yusril menjelaskan, Prabowo tidak mengintervensi nama-nama capim KPK yang sudah diberikan Presiden RI Ketujuh Joko Widodo (Jokowi) ke DPR
Feri berharap Presiden Prabowo dapat menyeleksi capim KPK atas dasar kebutuhan pemberantasan korupsi bukan untuk mengakomodir kepentingan tertentu.
Proses seleksi pansel untuk melahirkan capim dan dewas KPK adalah hal yang sangat krusial dan penting bagi penegakan tindak pidana korupsi ke depan.
DPR belum mengagendakan pembahasan soal calon presiden (capim) dan calon Dewan Pengawas (cadewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Yusril Ihza Mahendra mengatakan akan mengkaji status hukum panitia seleksi (Pansel) calon pimpinan (capim) dan dewan pengawas (dewas) KPK yang dibentuk era Presiden Joko Widodo.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved