Jubir MK: Upaya Hukum Berhenti di MK

JURU Bicara Mahkamah Konstitusi (MK), Fajar Laksono, menegaskan bahwa tidak ada upaya maupun mekansime hukum lain di atas putusan MK. Setiap pihak yang berperkara pada sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019 wajib mematuhi bunyi putusan yang sudah dibacakan oleh hakim MK.

"Putusan MK ini pertama dan terakhir. Final berarti tidak ada ruang dan mekanisme hukum lain yang disediakan oleh konstitusi ketika mahkamah sudah menjatuhkan putusan," ungkap Fajar saat ditemui di Gedung MK, Jakarta, Jumat (28/6).

Baca juga: Perludem Sebut Rekonsiliasi Penting untuk Cegah Perpecahan

Artinya, sambung Fajar, putusan MK dapat langsung berlaku ketika palu persidangan diketuk oleh hakim. Ketika sudah dibacakan maka putusan MK memiliki kekuatan mengikat yang harus dipatuhi oleh semua pihak.

"Melalui putusan MK inilah maka ini menjadi terminal akhir dari seluruh rangkaian proses Pemilu yang panjang sejak dari tahap awal, kampanye, pemungutan suara, hingga penetapan hasil perolehan suara," ungkap Fajar.

Fajar melanjutkan, negara telah mengatur bahwa setiap pihak yang tidak puas terhadap hasil penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) bisa memperkarakannya ke MK. Karena sudah mempercayakan ke MK maka konsekuensinya ialah segala putusan MK harus ditaati dan diterima oleh semua pihak meski putusan tersebut tidak sama dengan yang diharapkan.

"Kalau orang sudah mempercayakan MK untuk memutus perkara maka konsekuensinya harus ada kepercayaan apapun putusan MK harus ditaati," tuturnya.

Sebelumnya, MK memutuskan menolak seluruh permohonan PHPU Pilpres 2019 yang diajukan oleh Prabowo-Sandi. Pascaputusan MK terebut, KPU memiliki waktu maksimal 3 hari untuk menindaklanjuti putusan MK. Artinya, dalam waktu 3 hari ke depan KPU sudah harus melakukan penetapan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai capres dan cawapres terpilih. (OL-6)