TNI Hanya Boleh Menjalankan Politik Negara

KETERLIBATAN para purnawirawan TNI dalam pesta demokrasi tidak bisa disimpulkan bahwa militer sedang menjalankan politik. Namun, akan menjadi persoalan apabila purnawirawan justru menyeret prajurit aktif ke ranah politik.

Demikian dikatakan associate researcher Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Muhammad Najib serta Direktur LP3ES Fajar Nursahid kepada Media Indonesia seusai diskusi Demokrasi dan Peranan Militer dalam Politik, di Jakarta, Kamis (27/6).

"Pertama, harus dipilah kalau melihat militer di Indonesia antara polisi dan TNI. Tentara itu boleh dikatakan tidak berpolitik walaupun akhir-akhir ini para purnawirawannya banyak yang turun gunung, tapi itu masih jauh untuk dikatakan berpolitik. Kenapa? Karena mereka menggunakan institusi partai," ujar Najib.

Kedua, sambung dia, mengenai kepolisian. Menurutnya, sejauh ini Korps Bhayangkara memang kerap mendapat kritikan. Itu lantaran dalam batas tertentu dinilai oleh publik telah terlibat di dalam permainan politik praktis. Banyak pihak yang mempertanyakan independensi dan netralitas kepolisian.

Baca juga : Tak Pernah Lelah Wujudkan Bakti di Perbatasan RI-Timor Leste

"Namun, saya kira itu belum tentu dilakukan atas sebuah kesadaran atau atas sebuah perintah atasan. Bisa saja itu improvisasi dari figur-figur tertentu yang ingin mendapatkan political reward dalam arti promosi dan sebagainya. Dan itu memang salah satu godaan yang banyak terjadi, bukan hanya di Indonesia." tukasnya.

Walaupun demikian, Najib menyakini demokrasi masih berjalan di negeri ini. Ia juga percaya bahwa pemerintah tetap berkepentingan untuk menjaga wibawanya. Artinya, selesai pengumuman sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi, kondisi politik yang sempat memanas akan kembali normal.

Fajar Nursahid menambahkan, persoalan utama bukan terkait purnawirawan terlibat politik, namun bagaimana memastikan prajurit di bawah yang notabene masih aktif bertindak profesional. Purnawirawan terlibat proses demokrasi dipersilakan karena hak sipilnya sudah dipulihkan.

Ia percaya pimpinan militer di Tanah Air tidak masuk dalam kotak-kotak politik. Militer prinsipnya hanya boleh menjalankan politik negara. "Kalau purnawirawan, kan sudah tidak aktif dan itu hak politik dia untuk mendukung A atau B," katanya.

Lebih jauh, imbuh dia, hal lain yang menjadi persoalan di Indonesia ialah adanya modal patronase atau pengaruh senioritas terhadap bawahan. Diharapkan pengaruh tersebut tidak berdampak pada abuse of power, seperti menggunakan berbagai macam fasilitas dan menarik prajurit ke ranah politik. (OL-7)