Headline
Hakim mestinya menjatuhkan vonis maksimal.
Talenta penerjemah dan agen sastra sebagai promotor ke penerbit global masih sangat sedikit.
Wadah Pegawai (WP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambangi Kantor Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) guna menepis isu radikalisme yang hinggap di lembaga antirasywah itu.
"Ini diharapkan juga dapat menampik isu radikal yang dihembuskan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab tentang pegawai kpk yang mengenakan jilbab, celana cingkrang dan berjenggot," kata Ketua WP Yudi Purnomo Harahap melalui keterangan tertulis, Rabu (26/6).
Baca juga: Menag Mengaku Dapat US$30 Ribu dari Arab
Yudi menegaskan, sejak awal berdiri, KPK tidak memiliki pegawai yang terlibat dalam aksi terorisme, komunisme ataupun gerakan radikal yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
Menurutnya, justru KPK menjadi korban teror tak berujung dan tidak pula menemui titik terang seperti yang menimpa Novel Baswedan.
"WP KPK ingin berdiskusi secara langsung dengan Kepala BNPT untuk menentukan langkah strategis agar isu radikalisme tidak ditunggangi oleh kepentingan pihak-pihak tertentu untuk meloloskan calon pimpinan KPK yang mempunyai rekam kerja yang buruk dan tidak punya itikad memberantas korupsi," terang Yudi.
Adapun Penasehat WP KPK, Nanang Farid Syam menyatakan bahwa WP selalu berkomitmen untuk menjaga keberagaman dan komitmen terhadap NKRI.
"Kunjungan diadakan untuk menjalin komunikasi yang baik dengan Kepala BNPT sebagai lembaga yang berperan strategis pada tingkat nasional, regional maupun internasional dalam menanggulangi teror," tutupnya. (OL-8)
Menurut dia, langkah itu untuk membantu Dewan Pengawas (Dewas) terhindar dari anggapan tertentu. Misalnya, dianggap melindungi terduga pelanggar etik.
Yusril menjelaskan, Prabowo tidak mengintervensi nama-nama capim KPK yang sudah diberikan Presiden RI Ketujuh Joko Widodo (Jokowi) ke DPR
Feri berharap Presiden Prabowo dapat menyeleksi capim KPK atas dasar kebutuhan pemberantasan korupsi bukan untuk mengakomodir kepentingan tertentu.
Proses seleksi pansel untuk melahirkan capim dan dewas KPK adalah hal yang sangat krusial dan penting bagi penegakan tindak pidana korupsi ke depan.
DPR belum mengagendakan pembahasan soal calon presiden (capim) dan calon Dewan Pengawas (cadewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Yusril Ihza Mahendra mengatakan akan mengkaji status hukum panitia seleksi (Pansel) calon pimpinan (capim) dan dewan pengawas (dewas) KPK yang dibentuk era Presiden Joko Widodo.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved