Headline
Warga AS menolak kepemimpinan yang kian otoriter.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Staf Kepresidenan, Moeldoko, berharap pertemuan Joko Widodo dan Prabowo Subianto sebagai dua pucuk pimpinan tokoh politik akan segera terwujud sebelum sidang perselisihan pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) selesai.
"Ya harapan kita sih sebelum sidang MK (selesai), itu lebih bagus lagi, sehingga suasana jadi sejuk. Kita semua masyarakat Indonesia sudah bosan dengan kondisi yang seperti ini, membosankan," kata Moeldoko di Bandung, Kamis (20/6).
Baca juga: Mahfud Nilai Kesaksian Keponakannya di MK Mentah
Dia juga yang menjabat sebagai Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) mengaku pihaknya sudah berupaya untuk terus melakukan pendekatan kepada Prabowo sebagai calon presiden nomor urut 02.
"Dan alhamdulillah pendekatan itu sedang berjalan dan sudah ada akses komunikasi, saling memahami dan seterusnya, dalam sebuah negosiasi seperti itu hal yang biasa," kata dia.
Dengan demikian, ia menduga pertemuan antara kedua tokoh tersebut akan segera terwujud. Karena hal tersebut memang harapan seluruh masyarakat Indonesia. "Saya pikir tidak lama lagi lah itu, pasti akan terjadi pertemuan antara dua pucuk pimpinan ini, dan itu harapan masyarakat semuanya," katanya.
Saat ini sidang PHPU di MK masih dalam tahap pemeriksaan saksi, baik saksi penggugat maupun saksi ahli.
Pihak pendamping hukum dari tim Prabowo-Sandi menggugat hasil penetapan KPU yang memenangkan kubu nomot urut 01, Jokowi-Ma'ruf Amin karena diduga ada kecurangan. Sementara hal tersebut masih dibuktikan dalam sidang Mahkamah Konstitusi. (OL-6)
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved