Headline
Presiden Prabowo resmikan 80.000 Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia.
Presiden Prabowo resmikan 80.000 Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia.
PIMPINAN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, Saut Situmorang optimistis siapapun yang akan terpilih sebagai pimpinan KPK merupakan orang-orang independen.
"Siapa pun yang terpilih nanti adalah orang orang yang independen. Penengakan hukum korupsi itu benar-benar independen bukan dipengaruhi hal-hal tidak releval atau kepentingan kepetingan lain," kata Saut di Pangkalpinang, Rabu (19/6).
Selain independen ia memastikan orang-orang yang datang ke KPK itu harus orang-orang yang datang dengan Tuhan-Nya, bukan dengan anak dan istrinya.
"Dia datang, dia ambil keputusan dengan hati nurani dan pemikiranya, tidak boleh diganggu-ganggu. Dan tidak dipengaruhi makanya harus datang dengan Tuhan ke KPK ini," ujarnya.
baca juga: Gara-Gara VAR, Brasil Bermain Imbang Lawan Venezuela
Mereka yang terpilih menjadi anggota KPK menurutnya tidak mengenal latar belakang organisasi apapun. Oleh sebab itu tidak akan mempengaruhi seorang calon yang datang ke KPK dengan tidak membawa organisasi. Ia percaya tim seleksi pimpinan KPK akan bekerja dengan optimal agar pimpinan yang terpilih benar-benar independen.
"Ada rekam jejak, ada tes IQ, ada tes kepribadian sehingga Pansel benar-benar mendapatkan orang-orang yang betul betul di harap masyarakat untuk memberantas korupsi," ucap Saut. (OL-3)
Berdasarkan komposisi pimpinan KPK 2024-2029 yang terdiri dari unsur kepolisian, jaksa, hakim, dan auditor BPK akan berpengaruh pada independensi KPK.
SETYO Budiyanto terpilih menjadi Ketua KPK periode 2024-2029 berdasarkan pemungutan suara yang dilakukan Komisi III DPR RI. Ia memiliki kekayaan senilai Rp9,6 miliar.
Pada Senin, 18 November, Setyo memaparkan visi misi dan pemikirannya soal lembaga antirasuah pada uji kelayakan dan kepatutan Capim dan Calon Dewas KPK yang digelar Komisi III DPR RI
KOMISARIS Jenderal Setyo Budiyanto terpilih sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029
Guru besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jimly Asshiddiqie mengatakan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebaiknya tidak dihapus.
Komisi III DPR memutuskan mekanisme pemilihan voting saat menggelar rapat pleno penetapan calon pimpinan (capim) dan calon dewan pengawas (dewas) KPK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved