Headline
Karhutla berulang terjadi di area konsesi yang sama.
Karhutla berulang terjadi di area konsesi yang sama.
Angka penduduk miskin Maret 2025 adalah yang terendah sepanjang sejarah.
KASUBDIT II Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Kombes Rickynaldo mengatakan dosen berinisial WN 54, yang diduga melakukan tindak pidana menyiarkan berita bohong tentang bocornya peladen (server) Komisi Pemilihan Umum dan sudah disetel (setting) angka 57% untuk kemenangan Joko Widodo disangkakan pasal berlapis.
Bahkan, terduga pelaku yang juga dosen asal Solo itu terancam hukuman penjara maksimal 10 tahun.
"Setelah dilakukan pemeriksaan, sekarang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Nanti secara teknis, yang bersangkutan akan diterapkan pasal UU ITE dengan ancaman 10 tahun. Ini pengembangan kasus hoaks KPU, dan cukup mengganggu kinerja KPU," pria yang akrab disapa Ricky, di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (17/6).
Dia menjelaskan, tersangka dijerat dengan Pasal 14 Ayat (1) dan (2) dan/atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana; dan/atau Pasal 45 Ayat (3) jo Pasal 27 Ayat (3) UU No 19/2016 tentang Perubahan atas UU No 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Kemudian WN kembali dijerat dengan Pasal 310 KUHP dan/atau Pasal 311 KUHP tentang Pencemaran Nama Baik dan/atau Pasal 207 KUHP tentang Penghinaan terhadap Penguasa, dalam kasus ini KPU.
"Dengan ancaman hukuman pidana penjara setinggi-tinggginya 10 tahun dengan denda paling banyak Rp 750 juta," terangnya.
Baca juga: Polisi Izinkan Demo Hanya Sampai di Patung Kuda
Oleh karena itu, Kata Ricky, WN langsung ditahan karena disangkakan ancaman pidana di atas 5 tahun guna memudahkan proses penyidikan lebih lanjut.
Diberitakan, penangkapan terhadap tersangka WN dilakukan setelah pihak kepolisian mendapatkan laporan dari KPU. Kata Ricky, saat itu Komisioner KPU melakukan pelaporan terhadap seseorang yang belum diketahui identitasnya telah menyebarkan hoaks.
"Hoaks itu banyak tersebar di media sosial di antaranya Facebook, Twitter, dan YouTube sehingga sangat merugikan pihak KPU sebagai penyelenggara pemilu," sebutnya.
Diketahui pada 27 Maret 2019 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Jagarahayu Nomor 45, Ciracas, Serang, Banten di tempat mantan Bupati serang berinsial MTN telah dilaksanakan rapat rutin koordinasi kemenangan relawan salah satu paslon wilayah Banten yang dihadiri oleh ketua-ketua korwil wilayah tersebut.
"Saat itu, tersangka WN diundang oleh ketua tim pemenangan relawan paslon wilayah Banten untuk memberikan paparan atau materi terkait bocornya server KPU dan di-setting angka 57% untuk salah satu pasangan calon," pungkasnya. (OL-1)
PT Eratex Djaja Tbk, produsen tekstil yang memasok untuk merek global seperti Uniqlo dan H&M, membantah kabar yang menyebut perusahaan tengah menghadapi permohonan PKPU
Dosen Komunikasi Universitas Dian Nusantara ini memaparkan hoaks kapal JKW Mahakam dan Dewi Iriana jadi contoh nyata disinformasi bisa memicu gejolak di tengah publik.
Burhanuddin menganggap hoaks itu sebagai isu miring biasa. Saat ini, Jaksa Agung tetap bekerja memberikan arahan kepada bawahannya.
Masyarakat diimbau agar selalu melakukan double cross check dan tidak mudah mengklik link yang mencurigakan.
MK memutuskan tindakan penyebaran informasi atau dokumen elektronik yang memuat pemberitahuan bohong atau hoaks dapat dipidana jika menimbulkan kerusuhan di ruang fisik. UU ITE
Perempuan di Indonesia masih merasa malu atau enggan membicarakan topik seputar menstruasi atau gangguan reproduksi yang berakibat pada kesehatan di masa mendatang.
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved