Ladeni BPN, KPU hanya Fokus pada Tiga Jawaban

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid Tanthowi menegaskan pihaknya telah menyiapkan jawaban atas gugatan dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) terkait sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019.

Menurutnya, jawaban yang disiapkan KPU memfokuskan pada tiga hal. Pertama soal gugatan 17,5 juta daftar pemilih tetap (DPT) yang dianggap invalid oleh BPN. Lalu soal situng, dan terakhir soal daftar hadir pemilih (C7) yang dituding sengaja dihilangkan oleh KPU.

Baca juga: MK Batasi Jumlah Pengunjung Sidang Sengketa Pilpres

Menurut Pramono, jawaban tersebut bukanlah merujuk pada perbaikan permohonan yang baru disampaikan BPN pada Senin (10/6) lalu.

"Jadi jawaban kami itu masih merujuk pada permohonan (BPN) yang tanggal 24 Mei itu. Di sana kan hanya fokus ke tiga hal saja," terang Pramono di Gedung KPU, Jakarta, Kamis (13/6).

Pembacaan jawaban tersebut dijadwalkan pada 17 Juni dalam pemeriksaan persidangan.

KPU sendiri telah menyerahkan 272 boks kontainer alat bukti dan jawaban tertulis yang berasal dari 34 provinsi. Alat bukti tersebut terdiri atas formulir C1, DA1 tingkat kecamatan, DB1 tingkat kabupaten, DC1 tingkat provinsi, DD1 tingkat nasional dan dokumen daftar hadir pemilih atau C7.

"Menurut kami, namanya orang menggugat ya silakan. Tapi, ketika menyampaikan gugatan harus didukung bukti-bukti yang konsisten dan koheren. KPU dituding menghilangkan daftar hadir atau C7 di beberapa daerah, tapi dipermohonan mereka kan hanya menyebut Sidoarjo (Jawa Timur)," papar Pramono. (Ins/A-5)