Kamis 13 Juni 2019, 18:34 WIB

Sayap HTI masih Diundang ke Acara Pemprov DKI

Thomas Harming Suwarta | Politik dan Hukum
Sayap HTI masih Diundang ke Acara Pemprov DKI

Twitter
Sebuah unggahan foto lembaran undangan acara Rapat Pemprov DKI Jakarta viral di media sosial.

 

Undangan Pembahasan Konten Poster Anti Kekerasan Perempuan dan Anak yang dibuat oleh Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Pemprov DKI Jakarta menjadi ramai diperbincangkan warganet.

Pasalnya, satu peserta rapat yang diundang adalah salah satu organ Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yaitu Muslimah HTI. Padahal, HTI sudah secara resmi dibubarkan dan dinyatakan sebagai ormas terlarang.

Baca juga: HTI Sah Ormas Terlarang

'Mas @aniesbaswedan mhn ditegur agar dinas pemberdayaan perempuan dan anak tidak mengundang ormas terlarang HTI (termasuk kino2nya) #TegakkanHukumRI,' cuit Politikus PDIP Eva Kusuma Sundari melalui akun Twitternya @evandari, Kamis (13/6).

Lewat akun Twitter @TolakBigotRI, netizen yang mengunggah foto tersebut heran dan mempertanyakan mengapa Pemprov DKI mengundang ormas terlarang ke acara pemerintahan.

'Ini beneran HTI diundang ke acara Pemprov DKI? Padahal HTI sudah resmi menjadi ormas terlarang di Indonesia. Hmmmm.'

Seperti diketahui MAHKAMAH Agung (MA) sudah menolak permohonan kasasi yang diajukan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) terkait pencabutan status badan hukum organisasi oleh pemerintah.

Dengan demikian, surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 Tahun 2017 tentang Pencabutan Status Badan Hukum HTI tetap berlaku. (Thz/A-5)

Baca Juga

Ilustrasi

ICJR Minta Temuan Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat Diusut

👤Mediaindonesia.com 🕔Selasa 25 Januari 2022, 23:08 WIB
ICJR juga meminta kepada Presiden untuk memerintahkan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) untuk melakukan penyidikan...
MI/ADAM DWI

KPK: IPK 2021 jadi Gambaran Pemberantasan korupsi masih Butuh Perbaikan

👤Mediaindonesia 🕔Selasa 25 Januari 2022, 20:45 WIB
Khususnya pada dua sektor, yakni korupsi politik dan penegakan hukum. Kedua aspek itu masih belum ada perbaikan yang...
 ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

Diduga Lakukan Praktik Perbudakan, Bupati Langkat Mesti Dihukum Berat

👤Andhika prasetyo 🕔Selasa 25 Januari 2022, 20:21 WIB
Ia pun berharap aparat penegak hukum mendengar suara hati dan rasa keadilan masyarakat dan menghukum seberat-beratnya pelaku praktik...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya