Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Demokrat telah terang-terangan merasa tak lagi menjadi bagian dari koalisi Adil Makmur pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Demokrat merasa kecewa dengan sikap elite 02 yang dianggap tak menghargai Demokrat dan keluarga besar Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Kami sudah tak merasa berkoalisi dengan 02 saat ini,” ujar Ferdinand, ketika dihubungi, Sabtu (8/6).
Baca juga: Prabowo-Demokrat Sejak Awal Bersebrangan Dalam Etika Politik
Ungkapan kekecewaan juga berulang kali diungkapkan Ferdinand lewat akun Twitter pribadinya @FerdinandHaean2. Ia menyatakan bahwa ada segerombolan ‘setan gundul’ yang berkedok membela Prabowo padahal memiliki tujuan pribadi di balik upayanya mendukung Prabowo-Sandiaga.
“Gerombolan setan gundul yang berkolaborasi dengan faksi politik tertentumasih akan bermanuver di saat persidangan di MK nanti. Mereka ini bukan lagi pembela Prabowo tapi pura-pura membela dengan agenda supaya bangsa chaos dan mereka ingin masuk ambil alih ditikungan,” ujar Ferdinand.
Ia menyatakan bahwa Prabowo sebenarnya telah sadar dimanfaatkan oleh kelompok tertentu. Hal itu yang membuat pada akhirnya ia memutuskan untuk menempuh penyelesaian sengketa pemilu lewat jalur Mahkamah Konstitusi (MK).
“Mengapa Prabowo kemudian merubah haluan politiknya dari sejak awal menolak menerima hasil pemilu dan tidak akan ke MK berubah membawa sengketa di MK? Beliau Prabowo tiba-tiba sadar bahwa dia telah dimanfaatkan kelompok tertentu yang selama ini dirasa sebagai teman. Nasionalismenya keluar,” ujar Ferdinand.
Ia juga mangatakan karena perubahan sikap politik Prabowo itu Demokrat dianggap sebagai biang kerok dan dijadikan kambing hitam. Hal itu secara tidak langsung semakin membuat Demokrat menjadi menjauh dari koalisi 02. (OL-6)
Meskipun kemarahan publik meningkat pasca kematian Alex Pretti di Minneapolis, Partai Demokrat menghadapi hambatan besar untuk membatasi pendanaan ICE.
WAKIL Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengatakan politik harus bisa bermanfaat untuk rakyat.
Aktivis hingga influencer menyampaikan 17+8 tuntutan usai aksi unjuk rasa beberapa hari terakhir ini.
Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra membantah tudingan yang menyebutkan partai sebagai dalang dari ramainya isu ijazah palsu Jokowi
ANGGOTA Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menilai usulan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diisi oleh kantor-kantor Kementerian BUMN patut dipertimbangkan
Demokrat tidak dalam menolak putusan MK dan telah menyiapkan sejumlah opsi untuk kemudian dibawa ke pertemuan antar partai politik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved