Headline
Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGAMAT politik Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menilai langkah-langkah Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma), Agus Harimurti Yudhoyono, bertemu dengan Presiden RI, Joko Widodo, pasca pemungutan saura 17 April lalu sampai sekarang, tidak lagi dibaca sekedar langkah rekonsiliasi poltiik.
Langkah-langkah itu, kata dia, sebaiknya dibaca sebagai upaya konsolidasi politik Partai Demokrat pasca Pilpres. Ada beberapa faktor yang mendasarinya. Menurut Ray, posisi Partai Demokrat di koalisi bukanlah partai yang menentukan.
Baca juga: AHY-Ibas Temui Megawati, Pramono: Warna Baru Politik
"Sejauh yang kita lihat, posisi PD di dalam koalisi memang seperti ada dan tiada. Oleh karena itu, pertemuan berulang AHY dengan Jokowi tidak mewakili politik rekonsiliatif koaliso Prabowo-Sandi dengan koalisi Jokowi," ujar Ray, Kamis (6/6).
Selain itu, kata dia, memang ada komunikasi politik antara Mega dengan SBY yang selama ini dikenal mandeg. Tapi kedua tokoh ini menyadari bahwa persoalan personal mereka memang tidak boleh menghambat dinamika politik yang lebih besar bagi kedua pihak.
"Apalagi dalam situasi yang saling menguatkan. Dan pelaku utamanya bukanlah mereka berdua tapi masuk ke generasi berikutnya. Dalam rangka inilah, kemampuan keduanya menahan ego personal memungkinkan langkah AHY dan Jokowi tidak mendapat sandungan," tandasnya. (OL-6)
Prabowo tidak hanya menyampaikan pandangan, tetapi juga mendengarkan berbagai masukan.
Meskipun kemarahan publik meningkat pasca kematian Alex Pretti di Minneapolis, Partai Demokrat menghadapi hambatan besar untuk membatasi pendanaan ICE.
WAKIL Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengatakan politik harus bisa bermanfaat untuk rakyat.
Aktivis hingga influencer menyampaikan 17+8 tuntutan usai aksi unjuk rasa beberapa hari terakhir ini.
Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra membantah tudingan yang menyebutkan partai sebagai dalang dari ramainya isu ijazah palsu Jokowi
ANGGOTA Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menilai usulan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diisi oleh kantor-kantor Kementerian BUMN patut dipertimbangkan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved