Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISIONER KPU Viryan Azis menilai pelaksanaan Pemilu 2019 dibanjiri dengan hoaks atau berita bohong. Bahkan hoaks pemilu kali ini menjadi yang terburuk sepanjang sejarah.
"Bayangkan saja, orang saudara aja sampai berantem satu rumah," kata Viryan, Rabu (29/5).
Pernyataan Viryan itu sekaligus menanggapi tudingan Ketua Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Bambang Widjojanto (BW). Sebelumnya, BW menilai pelaksanaan Pemilu 2019 merupakan pemilu terburuk sepanjang masa. KPU pun menampik pernyataan tersebut.
Viryan menjamin pernyataannya dapat dipertanggungjawabkan sebab ia mengaku telah mendata postingan hoaks pemilu. Itu sebabnya tuduhan BW tidak kuat. Menurut Viryan, cap pemilu terburuk tidak bisa dilayangkan begitu saja karena pemerintah maupun lembaga pendidikan juga berperan melakukan edukasi terkait dengan pemilihan yang demokratis.
Kalau melihat yang terburuk, Viryan meminta untuk melirik pemilu pada zaman Orde Baru.
"Terburuk itu di zaman Orde Baru, jelas-jelas kok. Loh, kalau zaman dulu kan enggak boleh protes. Free and fair enggak ada. Masyarakat ada enggak dalam catatan sejarah pemilu di masa lalu bisa protes seperti ini? Enggak ada," ujar Viryan.
Viryan menduga tuduhan BPN bahwa Pemilu 2019 menjadi yang terburuk disebabkan banyaknya petugas KPPS yang meninggal. Banyaknya petugas yang menjadi korban pun, bagi Viryan, sebagai bentuk KPU hadir dalam pendataan pekerjanya.
Sementara itu, Kawal Pemilu-Jaga Suara (KPJS) bersama dengan Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) juga menilai hasil Pemilu 2019 tidak berbeda jauh dengan hasil data hasil KPJS.
Atas dasar itu, Peneliti Senior Netgrit Hadar Nafis Gumay menyebut penghitungan suara yang dilakukan KPU memiliki kredibilitas tinggi dan menunjukkan kemurnian suara rakyat.
"lni menunjukkan penetapan hasil oleh KPU dapat dipercaya. Kita tidak perlu ragu dengan hasil yang telah ditetapkan KPU karena sudah menunjukkan kemurnian suara rakyat," ujar Hadar Nafis, Rabu (29/5).
Berdasarkan data yang terkumpul dari 777.332 TPS yang telah dipantau KPJS, pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin memperoleh 55,19% suara, sedangkan paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memperoleh 44,81% suara.
Adapun berdasarkan hasil yang diumumkan KPU RI pada 21 Mei 2019 lalu, paslon 01 memperoleh 55,50% suara dan paslon 02 meraih 44,50% suara.
Netizen hore
Di sisi lain, Co-founder Kawal Pemilu Elina Ciptadi mengungkapkan, meski telah dua kali terlibat dalam kegiatan pengawalan pilpres melalui organisasi _crowd sourcing_ Kawal Pemilu, organisasinya tidak akan mengubah format.
"Pemformalan kawal pemilu sudah dibahas sejak 2014 dan konsensusnya kita lebih senang menjadi grup netizen hore," tutur Elina.
Menurutnya, ada sejumlah alasan lembaganya tetap ingin seperti itu. Salah satunya para aktivis yang aktif di dalamnya memiliki pekerjaan dan tidak ada yang ingin meninggalkan pekerjaannya untuk mengisi posisi struktural di organisasi. (Dro/P-1)
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
UU ITE 2024 tidak menghapus sanksi pidana bagi penyebar hoaks dan ujaran kebencian. Regulasi baru justru memperjelas batasan jenis kebohongan digital
Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya selidiki laporan Partai Demokrat terkait hoaks yang menyeret SBY. Empat akun medsos dipolisikan atas fitnah korupsi dan status tersangka.
BMKG mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya hoaks cuaca di puncak musim hujan Desember-Februari, termasuk isu Squall Line.
BMKG memastikan kabar ancaman Squall Line dan badai ekstrem 31 Desember 2025–1 Januari 2026 adalah hoaks. Tidak ada peringatan resmi dikeluarkan.
Sebuah video palsu berdurasi 12 detik yang mengeklaim sebagai rekaman sel Jeffrey Epstein sebelum tewas muncul di situs pemerintah.
Dia menjelaskan bahwa dorongan untuk memperluas literasi digital ini dipicu oleh tingginya tingkat akses internet di Batam yang telah mencapai 89 persen.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved