Komunitas Ojek Daring Apresiasi Kerja TNI-Polisi Jaga Keamanan

KOMUNITAS ojek daring, Gerakan Roda Dua Ojol (Garda), mengapresiasi kinerja TNI-Polri dalam menjaga stabilitas keamanan nasional, khususnya di DKI Jakarta, setelah kericuhan pada 21-22 Mei 2019.   

Pimpinan Dewan Pembina Garda Igun Wicaksono, Senin (27/5), mengapresiasi kinerja aparat keamanan, TNI-Polri, yang berhasil menjaga stabilitas negara dan Ibu Kota Jakarta.    

"Kami ke sini untuk mengucapkan terima kasih kepada aparat yang telah menjaga NKRI, menjaga Jakarta, menjaga persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia yang lebih besar," kata Igun saat mendatangi Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Senin (27/5), dalam siaran persnya.    

Komunitas ojek daring pun menyerahkan bunga dan helm serta jaket secara simbolis kepada aparat, sebagai tanda dukungan kepada Polri dan TNI.    

Igun Wicaksono menyesalkan adanya video pengemudi ojek daring yang melakukan perundungan terhadap aparat keamanan   

"Adanya video oknum ojol yang mem-bully petugas penjaga NKRI, TNI Polri, itu adalah oknum yang tidak mewakili ojol NKRI secara keseluruhan," kata dia.    

Baca juga: Polri Kejar Dalang Skenario Pembunuhan Tokoh Nasional

Igun berharap, keamanan Indonesia bisa terus terjaga.    

Dia juga mengaku telah meminta rekan pengemudi ojek daring agar tidak mudah terprovokasi isu miring.    

"Perdamaian dan kenyamanan itu penting, agar kami para pengemudi bisa mencari nafkah di jalanan. Saya serukan ke teman-teman agar tidak gampang diprovokasi," ucapnya.    

Selain itu, Igun berharap, para pihak kontestan Pilpres 2019 untuk mengutamakan keutuhan berbangsa dan negara.    

Dia meminta masyarakat tidak dikorbankan untuk kepentingan sesaat.    

"Jangan lagi rakyat dikorbankan untuk kepentingan ambisius. Pemilu dan Pilpres 2019 sudah disepakati bersama prosesnya melalui jalur konstitusi, KPU sebagai penyelenggara yang sudah sesuai," ucapnya.    

Igun juga mengecam pihak yang memobilisasi massa hingga menimbulkan kericuhan beberapa hari lalu.   

"Jangan jadikan ambisi untuk mencapai tujuan yang tidak sesuai konstitusi dengan cara-cara memobilisasi massa atau memecah belah rakyat," pungkasnya. (OL-2)