Yusril Sebut Link Berita tak Bisa Jadi Bukti

KETUA Tim Hukum TKN (Tim Kampanye Nasional) Yusril Ihza Mahendra menilai link berita tidak bisa dijadikan alat bukti utama dalam persidangan sengketa pilpres di Mahkamah Konstutsi (MK).

"Kalau cuma link berita saja tidak bisa dijadikan bukti, itu menurut tafsiran kami ya," kata Yusril usai berkonsultasi dengan panitera MK, di gedung MK, Senin (27/5).

Yusril menjelaskan link berita baru bisa dijadikan sebagai bukti apabila telah diperkuat dengan bukti-bukti lain seperti keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan pemohon, serta dokumen surat-surat. Hal tersebut serupa dengan bukti berbentuk video, majelis hakim di MK biasanya akan menjadikan link berita sebagai petunjuk untuk memperkuat bukti utama.

"Jadi kalau misalnya ada rekaman atau link ya bisa dijadikan bukti harus dikuatkan dengan keterangan saksi atau dokumen surat tertulis yang otentik. sebab kalau cuma video saja tidak bisa," ungkapnya.

Baca juga: BPN Andalkan Kliping Berita

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua TKN Arsul Sani menuturkan tim hukum TKN tengah menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk berperkara di MK. Dokumen tersebut diperlukan TKN selaku pihak terkait dalam sengketa pilpres untuk menyanggah tuduhan-tuduhan yang diajukan BPN.

"Kami saat ini mengkompilasi semua dokumen-dokumen kepemiluan tentu yang terkait dengan pilpres, seperti dokumen C1, DA dan DC. Tentu kami juga mengikuti daerah mana yang selama ini dipersoalkan," tutur Arsul.

Sebelumnya, tim kuasa hukum BPN yang diketuai oleh Bambang Widjojanto (BW) telah mendaftarkan gugatan pilpres ke MK pada Jumat (24/5) malam. Ketika mendaftarkan sengketa ke MK, BPN juga menyerahkan 51 bukti yang sudah tertulis dalam daftar alat bukti.

Lampiran bukti BPN sudah dapat diakses di situs MK. Berdasarkan pendahuluan, BPN menyertakan 34 kliping link media online terkait tuduhan kecurangan terstruktur, masif, dan sistemaits yang terjadi dalam pilpres 2019.

Adapun poin-poin yang dipermasalahkan oleh BPN antara lain ketidaknetralan PNS, penggunaan APBN, pembatasan kebebasan media, penyalahgunaan penegakan hukum, dan penyalahgunaan anggaran BUMN.(OL-5)