Headline
Warga AS menolak kepemimpinan yang kian otoriter.
Kumpulan Berita DPR RI
PERTEMUAN Calon presiden petahana Joko Widodo (Jokowi) dengan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto hingga kini belum terealisasi. Meskipun demikian, mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku tidak ada kendala tentang niatnya bertemu dengan Prabowo tersebut.
"Tidak ada (kendala). Sejak pencoblosan saya sudah sampaikan ingin bertemu Pak Prabowo-Sandi. Sampai sekarang belum bertemu," ujar Jokowi saat menerima Media Indonesia dan Mediaindonesia.com di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (24/5).
Baca juga: Ma'ruf Amin Senang jika PAN Pindah Perahu
Jokowi memang sudah berkali-kali mengutarakan keinginannya bertemu dengan Prabowo seusai pencoblosan hingga pengumuman hasil Pilpres 2019. Namun, pihak Prabowo belum memberikan lampu hijau. Jokowi mengatakan alasannya mau bertemu Prabowo adalah ingin menunjukkan perdamaian antara para tokoh pasca Pilpres berlangsung.
"Kalau ketemu kan lebih baik dilihat rakyat. Oh, ini elite-elite rukun, bawahnya kan jadi sejuk dan jadi dingin semuanya. Bahwa belum ketemu, ya memang belum ketemu. Sudah saya sampaikan saya membuka diri kepada siapapun untuk bersama-sama untuk bekerja sama memajukan negara ini, membangun negara ini. Sudah jelas, masa saya ulang-ulang dan ditanya itu-itu terus," tutupnya sambil tertawa. (Pol/OL-6)
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved