Headline
Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
Kumpulan Berita DPR RI
JATUHNYA korban jiwa sebanyak 8 orang dalam aksi 21-22 Mei menyikapi hasil Pemilu 2019, menjadi perhatian Ombudsman Republik Indonesia.
Lembaga yang berwenang dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik itu pun akan memanggil Kepolisian RI untuk dimintai keterangan terkait prosedur tetap yang digunakan ketika mengamankan aksi unjuk rasa yang berakhir ricuh tersebut.
"Dalam waktu dekat Ombudsman ingin mendengarkan keterangan dari pihak kepolisian dalam rangka menjaga keamanan pasca pemilu. Protap seperti apa yang digunakan karena bagaimana pun sudah ada nyawa yang meninggal," terang Komisioner Ombudsman RI Ninik Rahayu.
Ninik menuturkan, dalam menanggulangi aksi anarkistis demonstran, aparat polri memiliki protapnya sendiri dalam menggunakan senjata api.
Misalnya peluru hampa yang digunakan untuk menghalau massa, peluru karet yang digunakan ketika massa mulai anarkis, dan peluru tajam yang digunakan jika massa sudah mengancam dan situasi menjadi terdesak.
'Baca juga : Komnas HAM Dukung Langkah Polisi Ungkap Dalang Rusuh 22 Mei
Karrena itu, Ninik mengungkapkan, pihaknya akan menanyakan Polri terkait penggunaan senjata api tersebut karena sebelumnya Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan keamanan, serta Kepala Polri telah memastikan tak akan menggunakan peluru tajam mengamankan massa aksi.
"Perlu kita dengarkan bagaimana kemudian kalau memang hanya menggunakan peluru hampa dan karet kenapa kemudian ada jatuh korban, karet ini sesungguhnya tidak mematikan kecuali kena mata, dalam jarak dekat pun dia tidak bisa tembus untuk peluru karet" ujar Ninik.
Dalam kesempatan itu, tak lupa Ninik mewakili Ombudsman menyampaikan dukacitanya terkait jatuhnya korban jiwa dalam aksi kerusuhan pascapemilu 2019. Ia juga meminta kepada aparat keamanan untuk tetap berpedoman pada protap yang ada dalam menjaga aksi unjuk rasa.
"Kami ingin menyampaikan belasungkawa bagi keluarga yang ditinggalkan, dan mudah-mudahan ini juga menjadi perhatian bagi aparatur kemaanan untuk memberikan perhatiam secara khusus bagaimana sebetulnya protap penggunaan senjata di dalam menjaga keamanan pada saat ada demonstrasi," pungkas Ninik. (OL-8)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Petugas kepolisian saat ini tetap disiagakan di lapangan untuk memantau pergerakan masyarakat, terutama di area aglomerasi dan kampung halaman.
Korlantas Polri resmi menghentikan one way nasional KM 414 hingga KM 70 pada Rabu (25/3) sore karena arus balik Lebaran 2026 mulai melandai.
Bareskrim Polri menangkap Direktur dan Manajer White Rabbit terkait dugaan peredaran narkoba sejak 2024. Polisi kini memburu aliran dana dan TPPU.
Pendaftaran Bintara Penerimaan Polri 2026 resmi dibuka dengan kuota 5.141 orang. Cek syarat, cara daftar online, dan batas waktu verifikasi hingga 30 Maret 2026!
Polri resmi buka pendaftaran Akpol, Bintara, dan Tamtama 2026 mulai 9-30 Maret. Cek syarat lengkap, kuota 6.900 orang, dan cara daftar di sini!
WAKIL Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendesak aparat kepolisian untuk mempercepat respons terhadap laporan masyarakat guna mencegah meluasnya aksi main hakim sendiri.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved