Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua KPK Saut Situmorang khawatir setelah mendapati kenyataan bahwa pendidikan anti korupsi ke kalangan anak-anak sangat minim ditanamkan dunia pendidikan dan orang tua.
"Saya khawatir, saat ini anak-anak mengukur orang lain itu dari barang yang dimiliki. Ketika barang dan harta jadi ukuran, ini berbahaya," kata dia di Palembang (Sumatera Selatan), Kamis (23/5) setelah menyaksikan penadatanganan MoU para kepala daerah dengan Dirjen Pajak untuk pengoptimalisasian pendapatan negara.
Padahal, ia melanjutkan, alat ukur yang paling layak yakni integritas, bukan barang. "Ini mengkhawatirkan, karena kita semua bakal mati
dan mereka (anak-anak) ini yang bakal memimpin negeri ini," kata dia.
Baca juga: KPK Ajak Organisasi Islam Ikut Bawa Misi Antikorupsi
Untuk itu, KPK sudah membuat langkah konkret dengan membuat metode pengajaran model anti korupsi untuk sekolah-sekolah formal. Ia merujuk yang sudah dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang sudah menerapkan di bidang pendidikan.
"KPK mengandeng konsultan untuk metode pengajarannya, model-model apa saja yang menarik bagi anak-anak yang bisa membangkitkan karakter integritasnya. Saya berharap Sumatera Selatan juga mau," kata dia.
Hingga kini Indonesia masih berjuang melawan korupsi dengan beragam cara, melalui pencegahan dan penindakan. Berdasarkan perangkingan World Justice Riset, Indonesia hanya mendapatkan angka 37, sementara Malaysia mampu 50, dan Singapura 85.
Menurutnya, pemberantasan korupsi ini merupakan persoalan krusial bagi bangsa ini, bahkan menjadi penilaian negara lain terhadap Indonesia.
Namun, ia menggarisbawahi, korupsi ini akan sulit diberantas jika kesejahteraan warga masih rendah. "Untuk itu, kita genjot pendapatannya, melalui tax rasio dan pendapatan dari PAD di daerah," kata dia. (OL-7)
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak memangkas anggaran pendidikan sebagaimana narasi yang beredar di publik.
Teddy menjelaskan bahwa program MBG justru dirancang untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) sejak dini, mulai dari jenjang PAUD hingga SMA.
Kepala BPIP Yudian Wahyudi menegaskan bahwa pendidikan Pancasila harus menjadi arus utama dalam pembentukan karakter generasi muda
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Azis Subekti, meminta publik untuk bersikap jernih dan jujur dalam membaca struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
EMPAT alumni telah mengembalikan dana sebesar Rp1 hingga Rp2 miliar karena terbukti dijatuhi sanksi akibat tak menjalankan kewajiban mereka. Hal itu disampaikan Direktur Utama LPDP
BELAKANGAN ini, ruang media sosial diramaikan perbincangan mengenai istilah 'bahasa ibu' yang memantik refleksi publik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved