Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
POLRI meminta komitmen koordinator lapangan atau korlap aksi 22 Mei untuk bertanggung jawab terhadap massa yang akan berunjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta.
Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo menegaskan korlap harus bisa memastikan demonstrasi berlangsung aman. "Bila terjadi chaos, jangan lepas tanggung jawab," ujarnya, kemarin.
Dedi menambahkan korlap mesti mengenali setiap peserta yang ikut sebab kegiatan itu rentan disusupi pihak yang tak bertanggung jawab. "Apabila tidak dikenal koordinator lapangan, orang tersebut tidak boleh ikut. Harus dilarang, khawatir nantinya orang itu jadi martir karena disusupi pelaku terorisme."
Polri juga mengimbau mereka yang ingin mengikuti aksi 22 Mei besok tidak memobilisasi kelompok dalam jumlah besar. "Untuk monitoring pergerakan massa dari tiap daerah seperti Aceh hingga Jawa, Kalimantan dan Sulawesi, sudah didata. Kami koordinasikan ke koordinator lapangan," tandas Dedi.
Untuk mengamankan situasi bertepatan dengan pengumuman hasil Pemilu 2019 itu, Polri menerjunkan lebih dari 30 ribu personel di Jakarta. Sejumlah langkah antisipasi juga dilakukan, termasuk mencegah pergerakan massa besar-besaran dari daerah ke Jakarta.
Jajaran TNI termasuk pasukan elite Kopassus TNI-AD pun siap melakukan pengamanan. Hal itu ditegaskan KSAD Jenderal Andika Perkasa di Balai Komando, Markas Kopassus, Cijantung, kemarin.
"Kopassus sudah sangat siap melaksanakan tugas untuk mengantisipasi, sebagai cadangan. Intinya, TNI-AD siap untuk ditugaskan apabila dibutuhkan," tandas Andika.
Untuk pengamanan, TNI-AD akan menerjunkan 16.882 prajurit dari berbagai kesatuan. Selain Kopassus, ada pula personel Kodam Jaya, Kostrad, Kodam V/Brawijaya, dan Kodam IV/Diponegoro.
Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan kondisi keamanan akan baik-baik saja. "Saya melihat tidak ada hal yang terlalu dikhawatirkan. Bahwa ada masalah, yes, tapi semua masih under control." (Fer/Gol/Ins/X-8)
KOMISI III DPR RI menyetujui pagu indikatif anggaran Polri Tahun 2026 sebesar Rp109,6 triliun dalam rapat kerja bersama DPR yang digelar pada Senin (7/7).
Wahyu memerinci penambahan anggaran tersebut. Mulai dari belanja pegawai Rp4,8 triliun.
Para penonton diimbau untuk menjaga ketertiban selama pertandingan dan tidak melakukan perusakan terhadap fasilitas umum.
Kehadiran EHang 216-S yang diperkenalkan sebagai armada drone patrol presisi, menjadi representasi dari langkah Polri untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi global.
Polri menegaskan komitmennya untuk mendukung Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam optimalisasi penerimaan negara.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Safaruddin mengusulkan pemanfaatan teknologi CCTV atau kamera pengawas untuk mencegah kekerasan dalam proses pemeriksaan oleh aparat penegak hukum.
Unjuk rasa tersebut merupakan reaksi terhadap operasi penangkapan besar-besaran yang dilakukan Lembaga Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) terhadap para migran tidak berdokumen.
Wakil Gubernur California, Eleni Kounalakis, berencana mengajukan gugatan hukum atas keputusan Presiden Donald Trump yang mengerahkan Garda Nasional.
Penegak hukum di Los Angeles bersiap menghadapi malam yang penuh ketegangan usai demonstrasi terkait penggerebekan imigrasi.
Wali Kota LA, Karen Bass, mengatakan tidak ada kebutuhan menurunkan pasukan federal dan kehadiran Garda Nasional menciptakan kekacauan yang disengaja.
LAPD menyatakan unjuk rasa di luar Pusat Penahanan Metropolitan sebagai perkumpulan ilegal dan mengizinkan penggunaan peluru tak mematikan.
Penyidik mengatakan Mohammed Sabry Soliman merencanakan pelemparan bom molotov ke demonstran pawai untuk sandera Israel, selama satu tahun.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved