Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi VII DPR RI Zulfan Lindan mendorong PT Pertamina, PT PLN dan Perusahaan Gas Negara (PGN) untuk membangun sinergi guna menciptakan sistem distribusi yang baik dalam memperlancar pasokan listrik di Provinsi Sumatra Utara. Hal itu ia usulkan karena banyak keluhan sering padamnya listrik di Sumut, apalagi diprediksi penggunaan listrik akan meningkat pada hari raya Idul Fitri.
“Kita lihat sebelum dan setelah Lebaran seperti apa kondisinya. Jangan nanti fokus pada bulan Ramadan, tetapi setelah itu kita kedodoran lagi, listrik mati,” ujar Zulfan saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI mengunjungi Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) di Sumatra Utara, Jumat (17/5).
Politikus NasDem ini menyimpulkan ada kendala distribusi gas kepada PLN, sehingga PLN kesulitan memasok listrik kepada masyarakat. Hal-hal teknis seperti ini seharusnya bisa ditangani secara berkala dengan membangun sinergi yang baik antara PLN dengan perusahaan gas.
“Jadi kita minta supaya antara Pertamina, PGN dan PLN itu membuat sistem distribusi yang bisa mengatasi persoalan secara cepat untuk mengantisipasi kematian listrik, kekurangan pasokan bahan bakar dan gas bumi. Harus segera dilakukan, ini tidak hanya di Medan, tapi hampir seluruh daerah seperti ini,” ujar politikus dapil Aceh II ini.
Baca juga: Pembangkit Listrik Terapung Dorong Perekonomian Daerah
Zulfan mencermati konsolidasi yang dilakukan hanya berdasarkan kasus per kasus saja. Sehingga jika ada masalah, baru dicarikan solusinya, hal itu menurutnya keliru.
“Konsolidasi tidak dilakukan dengan sistem tetapi konsolidasi dilakukan melalui case. Misalnya ada kasus, baru konsolidasi. Tidak bisa itu, harus ada sistem,” jelas Zulfan.
Belakangan diketahui, seringkali terjadi pemadaman listrik di Sumut, sehingga permasalahan ini harus menjadi sorotan ke depannya, terutama guna memperbaiki sistem distribusi sebagai solusi dari permasalahan listrik di Sumut.(RO/OL-5)
ANGGOTA Komisi XII DPR RI, Cek Endra, menyampaikan pandangannya menyikapi perkembangan penanganan lingkungan dan bencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah Indonesia.
Kekosongan posisi Wakil Ketua Komisi III dari Fraksi Golkar merupakan implikasi dari ditetapkannya Sari Yuliati sebagai Wakil Ketua DPR RI.
Pengangkatan Sari didasarkan pada ketentuan Pasal 39 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.
Adies Kadir dipastikan telah mengundurkan diri dari keanggotaan Partai Golkar serta posisinya sebagai anggota legislatif.
Manuver DPR tersebut merupakan bagian dari tren global menguatnya otoritarianisme yang menyasar institusi demokrasi.
Pencalonan Adies dipastikan telah melewati mekanisme dan ketentuan yang berlaku di parlemen.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved