Headline
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
ANGGOTA Komisi VII DPR RI Zulfan Lindan mendorong PT Pertamina, PT PLN dan Perusahaan Gas Negara (PGN) untuk membangun sinergi guna menciptakan sistem distribusi yang baik dalam memperlancar pasokan listrik di Provinsi Sumatra Utara. Hal itu ia usulkan karena banyak keluhan sering padamnya listrik di Sumut, apalagi diprediksi penggunaan listrik akan meningkat pada hari raya Idul Fitri.
“Kita lihat sebelum dan setelah Lebaran seperti apa kondisinya. Jangan nanti fokus pada bulan Ramadan, tetapi setelah itu kita kedodoran lagi, listrik mati,” ujar Zulfan saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI mengunjungi Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) di Sumatra Utara, Jumat (17/5).
Politikus NasDem ini menyimpulkan ada kendala distribusi gas kepada PLN, sehingga PLN kesulitan memasok listrik kepada masyarakat. Hal-hal teknis seperti ini seharusnya bisa ditangani secara berkala dengan membangun sinergi yang baik antara PLN dengan perusahaan gas.
“Jadi kita minta supaya antara Pertamina, PGN dan PLN itu membuat sistem distribusi yang bisa mengatasi persoalan secara cepat untuk mengantisipasi kematian listrik, kekurangan pasokan bahan bakar dan gas bumi. Harus segera dilakukan, ini tidak hanya di Medan, tapi hampir seluruh daerah seperti ini,” ujar politikus dapil Aceh II ini.
Baca juga: Pembangkit Listrik Terapung Dorong Perekonomian Daerah
Zulfan mencermati konsolidasi yang dilakukan hanya berdasarkan kasus per kasus saja. Sehingga jika ada masalah, baru dicarikan solusinya, hal itu menurutnya keliru.
“Konsolidasi tidak dilakukan dengan sistem tetapi konsolidasi dilakukan melalui case. Misalnya ada kasus, baru konsolidasi. Tidak bisa itu, harus ada sistem,” jelas Zulfan.
Belakangan diketahui, seringkali terjadi pemadaman listrik di Sumut, sehingga permasalahan ini harus menjadi sorotan ke depannya, terutama guna memperbaiki sistem distribusi sebagai solusi dari permasalahan listrik di Sumut.(RO/OL-5)
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan pelaksanaan pemilu menjadi pemilu nasional dan daerah menuai heboh yang belum berkesudahan.
MENTERI Hukum Supartman Andi Agtas menyebut Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan setuju terhadap pengesahan RUU Haji dan Umrah menjadi UU.
WAKIL Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad merespons adanya aksi demonstrasi yang menuntut 'Bubarkan DPR' dan memprotes tunjangan rumah anggota DPR sebesar Rp50 juta per bulan.
Peneliti FormappiĀ Lucius Karus menilai DPR RI perlu bersikap bijak dalam merespons aspirasi para pendemo yang belakangan menyoroti kinerja lembaga legislatif.
Jerome Polin kritik tunjangan beras DPR Rp12 juta per bulan. Hitungan sederhana: setara 1 ton beras, cukup makan satu orang hingga 9 tahun.
Karena sebagian anggota memperhatikan kesehatannya. Misalnya, mengurangi makanan berbahan tepung atau mengandung gula.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved