Jokowi Imbau Jangan Aneh-Aneh

CALON presiden nomor urut 01 Joko Widodo meminta semua pihak menghormati proses demokrasi Pemilu 2019. Jokowi pun meminta pihak yang tidak puas dengan hasil pemilu agar bisa menyampaikannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

"Kalau ada kecurangan, laporkan ke Bawaslu. Kalau mau sengketa, bisa ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ini kan mekanisme menurut konstitusi, mekanisme sesuai undang-undang yang sudah disepakati bersama oleh semua fraksi partai di DPR. Jadi sudah, jangan aneh-aneh," papar Jokowi seusai menghadiri acara buka bersama dengan Partai Golkar di Jakarta, kemarin.

Jokowi mengingatkan hasil pemilu merupakan kehendak rakyat. Hasil tersebut nantinya hanya bisa ditetapkan penyelenggara pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

"Kita sudah menyelenggarakan pemilihan secara langsung bukan sekali-dua kali. Pro-sesnya itu sudah sangat jelas. Kita kan sudah buat fondasi dalam berdemokrasi, ya harus diikuti," paparnya.

Sebagai bagian dari rekonsiliasi nasional pascapemilu, Jokowi juga sudah mengirim utusan untuk menemui capres nomor urut 02 Prabowo Subianto.

Namun, belakangan usulan itu ditolak kubu Badan Pemenangan Nasional (BPN).

Ketika ditanya apakah akan berencana kembali bertemu dengan Prabowo, Jokowi mengaku saat ini dia belum memikirkan hal tersebut.

"Kan saya sudah sampaikan sejak awal dulu, masak saya sampaikan bolak-balik. Sudah saya sampaikan yang dulu itu, ya udah," pungkasnya.

Tolak people power

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartanto menegaskan partainya menolak dengan keras gerakan people power 22 Mei mendatang. Gerakan itu diduga dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa.

"Golkar harus menjadi terdepan melawan pihak-pihak perusak kesatuan bangsa. Dengan tegas saya katakan Golkar menolak adanya gerakan people power yang tidak menerima hasil Pemilu 2019," ujar Airlangga seusai berbuka puasa.

Selain Jokowi, hadir dalam acara itu antara lain Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, para sekjen koalisi Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, serta segenap pengurus dan fungsio-naris Partai Golkar, antara lain Akbar Tandjung dan Agung Laksono.

Airlangga melanjutkan, sekitar 80% rakyat Indonesia telah menggunakan hak pilih sehingga semakin mempertegas legitimasi Pemilu 2019. Golkar mendorong kepada pihak-pihak yang kurang puas dengan hasil pemilu agar bisa menyampaikannya sesuai dengan aturan yang sudah diatur dalam UU Pemilu.

Secara terpisah, juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Andre Rosiade, mengatakan aksi Gerakan Nasional Kedau-latan Rakyat yang rencananya digelar di kantor Bawaslu dan KPU pada 22 Mei mendatang bukan atas nama BPN.

Ia juga membantah aksi tersebut bagian dari rencana BPN Prabowo-Sandi dalam menyikapi hasil rekapitulasi resmi pilpres dari KPU. "Memang dalam aksi itu juga ada tokoh pendukung Prabowo-Sandi, tapi itu kita serahkan kembali ke teman-teman Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat," kata Andre.

Andre menegaskan pihaknya tetap mengimbau pendukung Prabowo-Sandi menyuarakan pendapat berdasarkan hukum dan UU yang berlaku. (Faj/P-2)