Potensi Kecurangan Rekapitulasi Suara Pilpres Sangat Kecil

POTENSI terjadinya kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam pelaksanaan Pemilu Presiden (Pilpres) terutama di jenjang rekapitulasi penghitungan suara hinggatingkat nasional, sangat kecil.

Kegiatan rekapitulasi penghitungan suara dilakukan KPU secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga nasional. Pun prosesnya bersifat terbuka dan transparan.

"Di dalam proses rekap, kecurangan sangat kecil terjadi karena memang proses tersebut berlangsung terbuka. Semua pihak bisa ikut serta melakukan pengawasan dan melakukan koreksi jika menemukan perubahan data yang tidak sesuai," tutur Pendiri Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) Hadar Nafis Gumay, di Jakarta, Minggu (19/5).

Hadar yang juga mantan komisioner KPU melanjutkan, proses rekapitulasi penghitungan suara memiliki karakter terbuka serta tingkat partisipatif melibatkan banyak pihak.

Baca juga: Bawaslu: Syarat Pembuktian Kecurangan TSM Sangat Berat

Setiap peserta Pemilu memiliki saksi yang terus mengawasi jalannya proses rekapitulasi. Oleh karena itu, jika ada kecurangan perubahan hasil penghitungan suara pasti akan langsung terkoreksi.

"Jadi kalau kita semua mengetahui hasil kerja yang lebih bawah maka penotalan itu tidak ada yang miss dan meleset karena semua pihak tahu hasil di bagian bawahnya masing-masing. Terutama peserta dan pengawas, semua memiliki dokumen hasil di tingkat bawah yang bisa dicocokkan. Agak aneh kalau terus menerus mengatakan ada banyak kecurangan," tuturnya.

Pilpres yang hanya diikuti oleh dua pasangan calon, lanjut Hadar, memperkecil peluang terjadinya kecurangan maupun kekeliruan penghitungan suara yang dilakukan KPU. Angka-angka penghitungan Pilpres pun lebih sederhana dibandingkan Pemilu Legislatif (Pileg).

"Pilpres ini kan cuma dua pasangan calon dan angkanya juga tidak rumit. Jadi saya juga agak bingung kalau kemudian KPU selalu dituduh curang," pungkasnya.(OL-5)