Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Pepabri) Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar mengumpulkan para jenderal purnawirawan TNI. Pertemuan digelar di Restoran Patio di bilangan Jakarta Selatan, Jumat (17/5) malam.
Pertemuan yang digelar tertutup selama lebih dari dua setengah jam itu membahas situasi politik dan keamanan jelang pengumuman hasil Pemilu 2019 yang akan diumumkan 22 Mei, pekan depan.
Seusai pertemuan tersebut, Agum menyatakan para purnawirawan TNI prihatin atas kondisi saat ini yang cenderung terjadi perpecahan akibat perbedaan pilihan politik.
"Kami melihat ada situasi yang mengkawatirkan. Para purnawirawan sangat berharap situasi damai. Perbedaan pilihan politik harus berakhir pada 22 Mei. Kita sangat berharap semua purnawirawan di seluruh Tanah Air melupakan perbedaan dan menghormati keputusan demokrasi," ungkapnya.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, Jenderal TNI (Purn) Wiranto, Jenderal TNI (Purn) AM Hendropriyono, Marsekal TNI (Purn) Djoko Suyanto, dan Mayjen TNI (Purn) Muchdi PR. Hadir pula jenderal purnawirawan Polri antara lain Komjen Pol (Purn) Makbul Padmanegara dan Irjen Pol (Purn) Sunarko Danu.
Baca juga : Ma'ruf: Pemilu Merupakan Kesepakatan yang Harus Dihormati
Agum melanjutkan para purnawirawan mencermati situasi saat ini selain mengarah kepada perpecahan masyarakat, juga ada potensi ancaman keamanan.
Masyarakat, ujarnya, selama masa Pemilu ini kerap disuguhkan peryataan-pernyataan yang memancing perpecahan.
"Kita semua berharap ini (perpecahan) jangan sampai terjadi. Ada yang mengungkapkan ketidakpuasan dalam Pemilu ini itu sesuatu yang wajar. Tapi, jangan membuat bangsa ini pecah," imbaunya.
Ditanyai mengenai indikasi militer terbelah dalam dua kubu berseberangan dalam Pemilu ini, ia menilai saat ini militer tetap solid. "Tidak ada. Itu tidak kita harapkan," ucapnya.
Sementara itu, Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno yang juga mantan Wakil Presiden menegaskan setelah proses Pemilu berakhir dan pemenang kontestasi Pilpres selesai, semua pihak harus bersatu kembali.
Energi bangsa sebaiknya lebih diarahkan untuk membangun ke depan. Pasalnya, tantangan kebangsaan dan kenegaraan masih banyak yang perlu dihadapi.
"Kita harus memperkokoh persatuan dan kesatuan. Harus ada jiwa besar untuk kita kembali bersatu padu. Dengan begitu Indonesia akan tumbuh, jaya, bahagia, aman dan tentram," ujarnya. (OL-8)
IPK Indonesia 2025 turun ke skor 34. Peneliti Pukat UGM Zaenur Rohman menilai perbaikan penegakan hukum jadi kunci pemberantasan korupsi.
Pakar FH UI Titi Anggraini menyoroti lemahnya transparansi keuangan partai politik Indonesia, menekankan audit eksternal dan pengawasan tegas dibutuhkan.
ANGGOTA DPR RI Fraksi Partai NasDem Willy Aditya, menegaskan bahwa literasi dan kemampuan berpikir kritis merupakan fondasi utama dalam membangun ekosistem demokrasi yang sehat.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Penempatan Polri di bawah kementerian berpotensi menimbulkan masalah baru dalam sistem komando dan pengambilan keputusan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved