Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
PERTEMUAN Komandan Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan sejumlah kepala daerah beberapa waktu lalu, menuai kritik dari politisi Gerindra Andre Rosiade. Dia bilang keikutsertaan AHY dalam forum tersebut patut dipertanyakan, lantaran diisi oleh kepala daerah yang ia anggap berpihak kepada Joko Widodo. Dia menyebut itu sebagai manuver politik.
"Waktu akan menjawab, saya imbau, mari kita tonton pertunjukan ini, apakah ini hanya semata-mata untuk persatuan bangsa atau ujungnya soal manuver jabatan menteri, waktu akan buktikan," kata Andre.
Andre mengaku kritik tersebut datang dari dirinya pribadi dan tidak mengatasnamakan BPN Prabowo-Sandi dan Partai Gerindra.
Menanggapi hal ini, Wakil Sekjen Partai Demokrat, Rachland Nashidik pun angkat bicara. Lewat akun twitternya, @RachlanNashidik, dia mengakatakan "Demokrat tak berutang apapun. Kami sudah berjuang sekeras-kerasnya dalam koalisi. Kami kirim kader ke garis depan. Beri ide dan kritik. Strategi dan taktik. Jejak kami nyata. Padahal tak dapat coattail effect dari Prabowo-Sandi. Meski tak kebagian kardus dan perolehan suara turun."
"Silahkan tanya pada Pak Prabowo sendiri. Kami tak pernah memohon bergabung dengan koalisinya. Adalah Pak Prabowo yang datang pada kami, bukan sebaliknya. Saat itu kami tengah berjuang membuat poros ketiga. Kami memutuskan bergabung meski tak kebagian kardus dan AHY ditelikung," sebutnya lagi.
"Sekali lagi, kami tak berutang apapun pada Prabowo-Sandi. Perjuangan semua partai koalisi berakhir saat Pemilu dilaksanakan. Tapi sampai hari ini kami tak bergeser pada kubu tetangga. Kendati demikian, kami pastikan tak akan ikut aksi apapun yang tak kami setujui. Kami otonom."
"Begitu pendirian Demokrat. Kami memutuskan dengan sadar dan konsekuen berjuang di Koalisi 02. Komitmen telah kami tunaikan. Meski tak dapat apapun, baik kardus, perolehan suara, apalagi ucapan terimakasih. Kami terima takdir politik Partai kami dalam Pemilu 2019 demi demokrasi," imbuhnya.
Rachland juga mengimbau kepada kader Demokrat untuk tidak terpengaruh hasutan pihak lain. "Bagi Kader-Kader Demokrat di seluruh pelosok Indonesia: Teguhlah. Kita semua sudah berjuang sebaik-baiknya dan berhasil membawa Partai kita selamat dari jebakan dan jegalan dalam Pemilu 2019. Tak usah terpengaruh oleh serangan dan hasutan dari mereka yang tak pernah memilih kita." (X-12)
Survei CfDS terhadap 400 pemilih pemula menunjukkan bahwa digital image lebih berpengaruh daripada sejarah politik, menggeser gagasan ke estetika dan perasaan.
KETUA DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah proaktif dan menyiapkan strategi menghadapi fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) yang semakin mengkhawatirkan
Rocky Gerung mengatakan bahwa momentum 27 tahun Reformasi bukan sekadar untuk diperingati, melainkan untuk diulangi dalam konteks perombakan struktur politik dan ekonomi Indonesia.
Platform Bijak Memantau resmi diluncurkan pada Selasa (20/5). Platform terseubut dimaksudkan sebagai ruang untuk menavigasi isu kebijakan, dan memantau proses legislasi.
Reformasi yang sudah susah payah dicapai Indonesia pasca 32 tahun Soeharto berkuasa, kini dipaksa putar balik kembali.
DUKUNGAN untuk meningkatkan keterwakilan perempuan pada sektor politik harus konsisten diperkuat demi mewujudkan nilai-nilai kesetaraan dalam setiap kebijakan yang diterapkan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved