Headline
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
GERAKAN Persaudaraan Muslim Karawang (GPMK) menyebutkan gerakan people power akan merugikan seluruh rakyat Indonesia. GPMK meminta agar warga Karawang untuk tidak terprovokasi terhadap gerakan people power.
"Gerakan people power ini dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban. Efek dominonya akan sangat dirasakan, maupun gerakan yang dilakukan secara sporadis atau pun terpusat. Pertama adalah gerakan ini akan menyebabkan efek ketidakpercayaan publik,terutama investasi. Ketika investasi hilang, maka keadaan krisis ekonomi bisa terjadi. Dan seluruh masyarakat dirugikan," ungkap Koordinator Forum Ormas Islam GPMK, Yudi Kristanto kepada Media Indonesia, Jumat (17/5).
Yudi mengimbau agar masyarakat untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan negeri. Jangan hanya karena pemilu dan berbeda pilihan menyebabkan perpecahan yang merugikan masyarakat.
"Bahkan dalam perintah Allah SWT dan sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Mereka meminta umatnya untuk tetap menjaga kerukunan, minimalisir rivalitas. Semua pihak harus saling lapang dada. Jika tidak puas, silahkan golongan yang tidak puas melakukan gugatan dengan aturan tertentu, kalau pemilu itu ada (Mahkamah Konstitusi)," tambahnya.
baca juga: Gerbang Tol Cikarang Utama Dipindah Mulai 23 Mei
Sementara itu Bupati Karawang Cellica Nurrachadian meminta masyarakatnya untuk tidak ikut melakukan gerakan people power 22 Mei 2019.
"Saya rasa (masyarakat) harus percaya terhadap putusan KPU. Negara ini merupakan negara hukum dengan konstitusi yang jelas. Harapan saya tidak perlu melakukan penggiringan opini untuk pergi ke Jakarta. Ramadan ini, lebih baik kita fokus beribadah," pungkasnya. (OL-3)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved