Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
PENGAMAT Politik Universitas Mercu Buana, Maksimus Ramses Lalongkoe, mengatakan penolakan hasil perhitungan suara pilpres 2019 oleh Badan Pemenangan Nasional ( BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tidak masuk akal. Sebab, di satu sisi pihak BPN masih mengakui hasil perhitungan suara pemilu legislatif (pileg).
"Penolakan hasil perhitungan suara pilpres 2019 oleh pihak BPN Prabowo-Sandiaga itu sangat tidak masuk akal. Karena di satu sisi, pihak BPN masih akui hasil Pileg tapi di sisi lain tidak akui hasil Pilpres," kata Ramses kepada wartawan di Jakarta, Rabu (15/5).
Baca juga: Pernah Kecewa, BPN tak akan Bawa Dugaan Kecurangan ke MK
Cara berpikir pihak BPN, kata Ramses, sangat kontradiktif dan membingunkan rakyat, padahal sebagian besar BPN merupakan tokoh-tokoh partai politik yang memiliki jabatan struktural di partai.
"Kan agak aneh saja cara berpikir pihak BPN itu, sangat kontradiktif dan membingungkan rakyat, padahal kan sebagian besar orang-orang BPN itu tokoh-tokoh partai politik yang memiliki jabatan struktural di partainya," ujar Ramses.
Menurut Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana (UMB) itu, seharusnya pihak BPN tak hanya menolak hasil Pilpres tapi juga menolak hasil Pileg sehingga kedengarannya logis dan konsisten. "Harusnya mereka tolak semua dong Pilpres dan Pileg supaya kedengarannya logis dan konsisten," katanya.
Tapi di satu sisi, Direktur Eksekutif Lembaga Analisis Politik Indonesia ini mempertanyakan alasan substansial penolakan hasil Pilpres oleh pihak BPN sebab sarana negara yang disediakan untuk menyelesaikan persoalan pemilu tidak digunakan sebagaimana amanat undang-undang. (RO/OL-6)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved