Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
PASANGAN calon presiden dan calon wakil presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin tetap akan memberikan perhatian pembangunan di Madura, Jawa Timur. Hal itu dilakukan kendati dalam Pilpres 2019 pasangan nomor urut 01 itu belum meraih hasil maksimal di 'Pulau Garam'.
Dalam rekapitulasi hasil pilpres, Jokowi-Amin tercatat hanya menang di Bangkalan, sedangkan di Sampang, Pamekasan, dan Sumenep, pasangan tersebut kalah.
"Ada empat kabupaten, satu menang di Bangkalan. Terima kasih warga Bangkalan, juga terima kasih semua partisipasi warga Madura walaupun kita kalah," kata Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Jatim, Machfud Arifin, di Surabaya, kemarin.
Machfud mengakui keunggulan pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Madura. Secara umum di Provinsi Jawa Timur, kekalahan Jokowi-Amin juga terjadi Bondowoso, Situbondo, serta Pacitan.
"Memang sudah menjadi basisnya Pak Prabowo di Madura itu sejak dulu. Bondowoso, Situbondo, Pacitan, kan memang sudah itu markasnya. Tapi ya masih lumayan, Bangkalan bisa kita dapatkan," tutur Machfud.
Machfud juga mengaku tidak ambil pusing dengan deklarasi kemenangan kubu Prabowo-Sandiaga di Kantor Auma, Lenteng Barat Proppo, Pamekasan. Namun, ia mengingatkan perolehan suara Jokowi-Amin di Jatim jauh melampaui Prabowo-Sandiaga.
"Di Pamekasan, Sumenep, kita mengakui kalah, tapi secara regional Jatim, mereka (Prabowo-Sandiaga) kalah. Alhamdulillah secara umum Jatim punya keunggulan 7,7 juta suara," tutur Machfud.
Sementara itu, di Tasikmalaya, Jawa Barat, tokoh masyarakat setempat terus mendesak Bawaslu Kota/Kabupaten Tasikmalaya untuk mengusut tuntas politik uang paketan.
Ketua Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Dodi Juanda mengatakan, ada 13 perkara politik yang paketan, tersebar di 39 kecamatan yang sedang ditangani. "Sekarang ini tinggal di bagian Gakkumdu akan be-rembuk untuk membuat keputusan. Tim ini akan mengambil keputusan pada Senin (13/5)." (FL/AD/P-2)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
POLEMIK ijazah Jokowi yang terus berlarut dinilai tidak lagi menyentuh kepentingan publik dan cenderung bergeser menjadi isu politik yang diproduksi berulang.
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Profil lengkap Jenderal Gatot Nurmantyo. Simak rekam jejak karier Panglima TNI ke-16, pemikiran Proxy War, hingga peran di gerakan KAMI.
Relawan Jokowi mengklaim Presiden Jokowi telah memaafkan Eggy Sudjana dan Damai Hari Lubis. Polisi diminta mempertimbangkan pencabutan status tersangka.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved