Penunjukkan Zenzen Sebagai Plt DPC PPP Tidak Sah

MUNDURNYA Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Tasikmalaya, Budi Budiman menimbulkan konflik. Wali Kota Tasikmalaya non aktif yang kini tersangka kasus korupsi, langsung menunjuk Zenzen Jaenudin sebagai Plt Ketua DPC PPP tanpa melibatkan Majelis Syariah Pertimbangan dan Pakar.

Penunjukkan sepihak oleh Budi Budiman ini menuai protes oleh Ketua Majelis Syariah Pertimbangan dan Pakar PPP Kota Tasikmalaya, Yeyen Munawar.

"Penunjukan oleh para pengurus harian tentu tidak sah dan memukul kami. Karena mereka seolah menyembunyikan dan diam-diam tanpa adanya pemberitahuan. Kami dari majelis dan anggota se Kota Tasikmalaya bersepakat akan mengajukan nota keberatan Ke DPW dan DPP karena merasa dibohonginya," kata, Ketua Majelis Pakar PPP Kota Tasikmalaya, Yeyen Munawar saat dijumpai di Ponpes Assulaha, Jumat (10/5).

Yeyen mengatakan seusai pertemuan dengan para majelis dan anggota partai memutuskan bahwa Plt Ketua DPC PPP Kota Tasikmalaya Zenzen Jaenudin tidak diakui keabsahannya. Alasannya Zenzen Jaenudin adalah pendatang baru di PPP. Sebelumnya Zenzen adalah pengurus Partai Bintang Reformari. Menurut Yeyen, masih banyak kader PPP yang lebih kompeten.

baca juga: LRT Terkendala IMB Stasiun

"Kami sangat prihatin atas langkah Pengurus Harian DPC PPP Kota Tasikmalaya, karena telah melakukan penunjukan Plt Ketua secara sepihak, dan tidak melibatkan unsur lainnya di tubuh seperti Majelis Syariah, Majelis Pakar, Majelis Pertimbangan. Sedangkan, kita telah mengalami kecelakaan pertama kalinya dalam sejarah reformasi kalah di Kota Tasikmalaya. Tentunya yang paling aneha orang harus bertanggungjawab sebagai Ketua Lajnah Pemenangan Pemilu (LP2) Zenzen Jaenudin malah diangkat menjadi Plt Ketua," ungkapnya.

Yeyen mengungkapkan dalam Pemilu 2019 ini untuk pertama kalinya PPP kalah di Tasikmalaya. Ia menduga penunjukkan Zenzen ini untuk melindungi lingkaran kekuasaan di sekitar Budi Budiman. (OL-3)