Headline
BEI sempat hentikan sementara perdagangan karena IHSG terkoreksi 8%.
BEI sempat hentikan sementara perdagangan karena IHSG terkoreksi 8%.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Pengawas Pemilu RI masih akan melakukan kajian mendalam terkait temuan ribuan form C1 yang diduga memenangkan paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di kawasan Menteng, jakarta Pusat.
Anggota Bawaslu Fritz Erdward Siregar mengatakan, kajian itu untuk memastikan kebenaran temuan tersebut yang akan menetukan tindak lanjut ke depannya.
"Jadi kami akan melakukan kajian apakah ada pelanggaran Undang-undang pemilu, ataukah ada pelanggaran administrasinya atau ini dapat kami kirimkan kepada kepolisian untuk dapat dilanjutkan pemeriksaan terhadap tindak pidana umumnya, apabila ditemukan ada pemalsuan dokumen negara," ujar Fritz saat ditemui di Gedung KPU pada Senin (6/4).
Selain itu, Fritz juga mengaku pihaknya akan berkoordinasi dengan KPU untuk mengkonfirmasi kebenaran temuan dokumen negara yang dilindungi tersebut.
Fritz mengaku ribuan form C1 yang ditemukan dalam dua kotak kardus tersebut, berasal dari sejumlah daerah di Jawa tengah
Baca juga : TKN Dukung Bawaslu Sidik Form C1 yang Diamankan di Menteng
"Jadi ada 2 kotak kan. 1 yang isinya 2006 C1, yang satu lagi berisi 1761 C1. Daerahnya itu ada dari Grobogan, Karanganyar, Blora, temanggung, Batang, Tegal, Cilacap, Brebes, Semarang, seragen, Banjarnegara dan Boyolali," terang Fritz.
Penemuan tersebut berawal pada Sabtu (4/4) pagi saat polisi sedang melakukan razia lalu lintas. Dalam sebuah mobil Daihatsu Sigra dengan nopol A 1385 BH yang dihentikan karena melakukan pelanggaran lalu lintas, ditemukan dua buah kardus di bagian belakang mobil.
Setelah diperiksa polisi ternyata isinya adalah C1 dari berbagai daerah. Polisi lalu lintas yang melakukan razia lantas memanggil reskrim di daerah Menteng, dan saat ini ribuan form C1 yang ditemukan tersebut berada di kantor Bawaslu kota Jakarta Pusat. (OL-8)
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
MENYIKAPI wacana kembalinya Pilkada ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan segera menyusun langkah antisipasi.
Bantuan ini merupakan kelanjutan dari komitmen Bawaslu sebagai institusi negara yang turut hadir merespons bencana alam di Sumut, di luar fungsi utamanya sebagai lembaga pengawas pemilu.
Bawaslu harus memastikan setiap informasi yang disampaikan kepada publik bersumber dari data yang sahih, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved